Realitasoline.id - Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN Tahun 2025, di Jakarta Senin (8/12/2025).
Mengawali pertemuan tahunan tersebut, Nusron menyerukan agar seluruh jajaran memanfaatkan Rakernas sebagai momen penting untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
“ Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, ” ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan peserta dari pusat maupun daerah.
Baca Juga: Satgas Berantas Mafia Tanah Selesaikan 90 Kasus Sepanjang 2025
Dengan mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Nusron menekankan tiga agenda prioritas yang harus diselesaikan tanpa kompromi.
Tiga agenda tersebut meliputi penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penyelesaian pemutakhiran data.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar melakukan pengecekan secara komprehensif terhadap akar penyebab tunggakan.
“ Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu, ” tegasnya.
Baca Juga: Penataan Pesisir Kendal Berbuahkan Perubahan di Karangsari
Terkait pemutakhiran data, Menteri Nusron meminta jajarannya memanfaatkan momentum libur Natal dan akhir tahun 2025.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun ini, ATR/BPN telah berhasil menyelesaikan pemutakhiran 2,4 juta data.
“ Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang Nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertifikat tanah, termasuk ngukur ulang, ” jelasnya.
Selain tiga agenda utama tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung iklim investasi dan reformasi perizinan.
“ RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan, ” ungkapnya.
