Jakarta - Realitasonline.id | Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Peresmian Bursa Karbon Indonesia dilakukan di Gedung BEI di Jakarta, Selasa 26/9/2023.
Acara itu dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Baca Juga: Kerjasama dengan 4 Mitra di Hulu, PGN Perkuat Ketahanan Pasokan Gas Bumi Nasional
Presiden menyampaikan Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon.
“Terimakasih kepada OJK, BEI dan semua yang terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia ini,” kata Presiden.
Dengan potensi karbon yang besar, Presiden optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri.
Baca Juga: Mitsubishi XForce Hadir di Kota Medan, Harga Mulai Rp 382 Jutaan
Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra mengatakan pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.
Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangankan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia.
"Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra.
Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional atau sebesar 43,2 dengan dukungan internasional dari tingkat emisi normalnya atau Business As Usual pada 2030.
Baca Juga: Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Gandeng PWI Sebarluaskan Informasi Positif