Realitasonline.id - Jakarta | Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menangani polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun 2025 mendapat apresiasi luas.
Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri periode 2008-2009, Susno Duadji.
Dalam sesi telekonferensi, Selasa (4/2/2025), Susno menegaskan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam mengungkap permasalahan ini.
“ Kita bersyukur masalah ini semakin terang. Kementerian ATR/BPN layak mendapat penghargaan setinggi-tingginya karena merekalah yang pertama kali berani membuka persoalan ini, ” ujarnya.
Menurut Susno, keterbukaan Menteri Nusron dalam memproses pemeriksaan dan pembatalan sertifikat serta menggelar perkara patut didukung penuh.
Ia optimistis langkah serupa juga akan diterapkan dalam menangani persoalan pertanahan lainnya di berbagai daerah. “Kita percaya kementerian ini akan terus mengusut permasalahan serupa, tentu secara bertahap, ” tambahnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk ikut bertindak tegas dalam permasalahan tersebut. “ Jangan hanya Kementerian ATR/BPN yang berani. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi kewajiban semua pihak, ” tegasnya.
Senada dengan Susno, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis menilai, langkah tegas kementerian perlu mendapat dukungan semua pihak.
“Jika semua bersikap kooperatif dan terbuka, masalah ini akan lebih cepat terselesaikan. Masyarakat juga bisa melihat prosesnya secara transparan, ” jelas Harison.
Sementara itu, Kholid perwakilan nelayan yang turut hadir dalam telekonferensi berharap, polemik pagar laut dapat diselesaikan secara adil dan transparan. " Pemerintah harus bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Itu yang diharapkan masyarakat, ” pungkas Kholid (RI)