Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI gelar Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Jakarta, Senin (19/5/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan I Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se Indonesia, serta membahas sejumlah isu strategis terkait pertanahan dan tata ruang.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi yang mengikuti secara langsung maupun daring.
Dalam rapat tersebut dibahas beberapa fokus utama, antara lain evaluasi Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti capaian kinerja yang dinilai masih di bawah 25 persen, meskipun serapan anggaran cukup baik.
"Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan ke depan, ” ujarnya dalam pembukaan rapat.
Muhammad Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keuangan Kementerian ATR/BPN, khususnya menjelang audit pafa tahun 2024.
Baca Juga: PGN Teken Kontrak Dagang dengan IPA Convex 2025, Perjanjian Jual Beli Gas Cair
“ Harus ada perhatian khusus, utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN terkait tata kelola keuangan. Jika tidak segera dibenahi, kita khawatir capaian WTP tidak dapat dipertahankan, ” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi informal yang baik antara pusat dan daerah guna mempercepat mitigasi permasalahan di lapangan.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ini dalam waktu tiga hari.