Realitasonline.id - Jakarta | KPPU pada 7 Juni 2025 merayakan hari jadinya ke-25. Bukan sekadar merayakan, momen ini menjadi refleksi dan penguatan komitmen untuk menjaga keadilan dalam pasar serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat, berkeadilan serta bermartabat.
Dalam pidato peringatan yang berlangsung di Jakarta, Ketua KPPU M Fanshurullah
Asa menegaskan selama dua setengah dekade, KPPU telah menjadi garda depan
dalam melawan praktik bisnis tidak sehat, mulai dari monopoli, kartel, hingga praktik curang dalam tender.
“Persaingan usaha bukan hanya soal harga dan produk. Ia adalah napas demokrasi ekonomi. Ia adalah harapan agar si kecil bisa tumbuh bersama si besar,” tegasnya.
Baca Juga: Ini Janji Ketua Panja DPR RI terkait Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 KPPU
Selama 25 tahun terakhir, KPPU telah mencatat berbagai capaian penting seperti:
- 233 perkara kolusi dan persekongkolan tender berhasil diusut,
- 183 kasus monopoli dan diskriminasi terhadap pelaku usaha ditindak,
-Lebih dari Rp3 triliun denda dijatuhkan, dan sekitar Rp1 triliun telah masuk kas negara,
-1.667 merger dan akuisisi telah dikawal untuk mencegah distorsi pasar,
-325 reformasi kebijakan telah didorong untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
-Tak kalah penting, KPPU membangun budaya sadar persaingan usaha dari Sabang
sampai Merauke.
Baca Juga: Lapangan Kebun Bunga Kebanggaan Bobby Nasution Bakal Jadi Tempat Latihan Timnas U-17
Ketua KPPU juga menyoroti tantangan baru di era digital. Menurutnya, kekuatan pasar kini tersembunyi dalam algoritma, server, dan data, bukan lagi hanya pada mesin dan gudang.
Tantangan seperti abuse of dominance, killer acquisitions, hingga data-driven collusion membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Untuk itu ia mengajak seluruh pihak, pemerintah, pelaku usaha, akademisi,
masyarakat sipil, hingga generasi muda, untuk menjadi bagian dari perjuangan menegakkan keadilan ekonomi.
Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ekonomi yang sehat hanya bisa dibangun
melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Regulasi yang berani, etika bisnis yang dijunjung, dan sikap berani rakyat untuk mengatakan tidak pada praktik bisnis tidak sehat, sebutnya.