Realitasonline.id - Jawa Barat | Untuk suksesnya program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang, pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk melakukan kolaborasi yang erat dengan pemerintah pusat.
Demikian ditekankan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Hal ini disampaikannya dalam sesi pengarahan pada kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang Jawa Barat, kemarin.
Baca Juga: KONI Sumut Start Persiapan PON 2028
Kegiatan ini dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, dihadiri 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti orientasi gelombang pertama.
Selain Menteri ATR BPN Nusron Wahid, hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber dalam sesi yang sama.
Orientasi ini sebagai bagian dari pembekalan awal untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam mendukung program-program strategis nasional di daerah masing-masing.
Baca Juga: UMKM Kuliner Binaan BRI Ini Sukses Ekspansi Pasar, Mulai dari Nol Hingga Go Internasional
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyebutkan bahwa kerja sama dengan kepala daerah sangat dibutuhkan setidaknya dalam tiga aspek utama, yakni Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang.
"Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Ini mutlak dibutuhkan kolaborasi, ” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kepala Daerah memiliki peran sentral sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.
Karena itu, keberhasilan program Reforma Agraria sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif kepala daerah.
"Bapak/Ibu yang bisa menentukan subjek penerimanya, kami yang menentukan objeknya, dan kami yang kemudian mengeksekusi program Reforma Agraria, ” jelas Menteri Nusron.