Realitasonline.id - Palu | Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan capaian gemilang dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025.
Dari total target sebanyak 5.494 bidang tanah yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, hingga kini telah berhasil diselesaikan 4.797 bidang atau sekitar 95,56%.
Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR BPN) Ossy Dermawan dalam acara penyerahan 160 sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga: BRI Kembali Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas di Indonesia versi The Banker
Acara dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran, serta perwakilan Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah.
“ Program PTSL di Sulawesi Tengah menunjukkan progres yang luar biasa. Ini berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mulai dari Kanwil.BPN, Kantor Pertanahan (Kantah) hingga dukungan penuh dari Pemda dan masyarakat, ” ujar Wamen Ossy.
Ia menekankan, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam percepatan legalisasi aset serta memperkuat kepastian hukum atas tanah.
Baca Juga: TNI Hormati Keputusan Pemerintah Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Dirut Perum Bulog
Menurutnya, tanah memiliki nilai strategis yang bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“ Tanah di Sulawesi Tengah bukan sekadar lahan fisik. Ini adalah ruang hidup masyarakat, baik untuk masyarakat adat, lahan pertanian, pemukiman, pertambangan, hingga sebagai ruang investasi dan pertumbuhan ekonomi, ” kata Ossy
Menurutnya, meski capaian yang diperoleh cukup signifikan, Wamen Ossy juga mengingatkan masih adanya tantangan yang perlu diselesaikan, seperti penataan tanah pascabencana, penyelesaian klaim tanah adat dan eks-transmigrasi, serta legalisasi aset bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
" Komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang cepat, transparan dan berpihak kepada rakyat, " terangnya.
Baca Juga: Tingkatkan Konektivitas, Inilah Sebaran Pembangunan Proyek PGN
Apresiasi terhadap capaian ini turut disampaikan oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, yang mengaku bersyukur atas penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat.