Kondisi ini tidak hanya mengancam efektivitas program pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memperlemah posisi strategis KPPU di tengah tekanan pasar yang makin kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi
digital dan struktur pasar yang terkonsentrasi.
Tantangan ke depan bukanlah ringan. Dugaan praktik predatory pricing pada tekstil
impor melalui platform e-commerce, potensi dominasi jaringan midstream LPG, hingga konsolidasi perbankan lokal (BPR-BPRS) menjadi fokus penelitian baru yang sedang dipetakan.
Sementara itu dua survei indeks mulai digarap tahun ini, yakni survei nasional
Indeks Persaingan Usaha yang tahun ini dirancang lebih komprehensif karena mencakup seluruh provinsi termasuk lima Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, serta indeks baru terkait kemitraan UMKM.
Dengan lanskap pasar yang semakin terdisrupsi, KPPU menghadapi tantangan besar
antara memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjaga independensi dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi.
Jika Indonesia serius menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, maka penguatan tata kelola persaingan usaha tidak bisa ditawar lagi.
Tanpa kehadiran otoritas yang kuat, inklusif, dan dibiayai secara layak, risiko
dominasi pasar oleh segelintir aktor besar bukan hanya akan mengancam UMKM, tetapi juga menghambat pemerataan hasil pembangunan itu sendiri. (HZD)