Realitasonline.id - Jakarta | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menegaskan Reforma Agraria bukan hanya tentang membagi lahan, tetapi juga membangun keadilan dan harapan untuk masa depan.
Penegasan tersebut Hal ini disampaikannya saat membuka Webinar Nasional Diskusi Publik bertajuk 'Pelaksanaan Reforma Agraria, Lampau, Kini dan Mendatang, yang digelar secara daring berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR BPN, Kamis (17/7/2025).
Dalam acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh sebagai narasumber, antara lain Yulia Jaya Nirmawati selaku Dirjen Penataan Agraria, Maria SW Sumardjono selaku Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuswanda A Temenggung selaku Ketua Persatuan Pensiunan Agraria dan Pertanahan dan Dewi Kartika sebagai Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Acara ini dimoderatori oleh Nurhasan Ismail, dosen Hukum UGM dan berlangsung secara interaktif serta mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan pegiat agraria di seluruh Indonesia.
Wamen ATR BPN Ossy Dermawan menyatakan Reforma Agraria jadi prioritas nasional ini merupakan warisan sejarah sekaligus amanah bangsa.
“Reforma Agraria bukan hanya tentang membagi, tapi juga memperbaiki. Bukan hanya tentang mengatur lahan, namun juga membangun harapan dan keadilan, ” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan lima pandangan strategis untuk arah kebijakan Reforma Agraria di masa depan yakni, menghadapi tantangan demografis dan ekologis.
Baca Juga: Sekjen ATR BPN Dorong Penguatan Layanan dan Komunikasi
Wamen menekankan pentingnya memahami Reforma Agraria sebagai strategi pengelolaan ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.
" Kita hidup dalam tekanan jumlah penduduk yang meningkat dan ketersediaan lahan yang menyusut akibat krisis iklim serta alih fungsi lahan, " ungkapnya.
Kemudian, pengembangan model yang adaptif dan inovatif. Reforma Agraria harus dikelola secara responsif dan terintegrasi dengan pendekatan spasial, digitalisasi sistem pertanahan, serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga menekankan pentingnya penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di seluruh daerah.
Pelaksanaan bank tanah yang adil dan transparan. Dalam pengelolaan bank tanah, Wamen Ossy mendorong alokasi minimal 30% lahan untuk Reforma Agraria dijalankan secara akuntabel.
" Reforma Agraria harus tetap menjadi prioritas nasional, bukan agenda sekunder, ” tegasnya.
Baca Juga: Legalitas disoal, Kanwil BPN Sumut akan Percepat Penyelesaian Sertifikat Barang Milik Negara (BMN)