Realitasonline.id - Medan | Pengecekan venue pertandingan PON XXI 2024 di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, menjadi hal pertama yang dilakukan Pj Gubernur Sumut yang baru, Agus Fatoni, begitu mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (26/6/2024) sore.
Stadion Madya Atletik, Stadion Utama, Martial Arts Arena, hingga stadion bola voli ditinjau bersama Forkopimda Sumut dan sejumlah pejabat OPD termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Sumut, Baharuddin Siagian dan sejumlah Ketua Bidang (Kabid) Panitia Besar (PB) PON XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Sumut.
"Usai landing saya langsung meninjau venue PON. Tugas saya dilantik menjadi Pj Gubernur untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, juga melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah untuk bisa memastikan bahwa penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di Sumatera Utara ini berjalan dengan baik," kata Pj Gubernur Sumut.
Dia mengatakan, untuk kelancaran pelaksanaan PON 2024 perlu mengecek berbagai persiapan termasuk sarana, dana, SDM penunjang agar terpenuhi. Menurutnya hal tersebut merupakan tugas bersama pemerintah daerah, Fokropimda, kabupaten/kota dan semua elemen masyarakat.
"Stadion Madya Atletik sudah selesai, tinggal menambahkan penerangan dan yang lainnya. Namun Stadion Utama ini diperkirakan akan selesai Juli, dan bulan Agustus sudah bisa digunakan. Harusnya selesai September tapi karena harus digunakan (venue penutupan PON 2024) dilakukan percepatan. Maka tugas kita bersama-sama memastikan sarana dan prasarananya bisa selesai sebelum pelaksanaan kegiatan PON," ucapnya seraya menambahkan jalan penghubung antar venue juga diperkirakan selesai Agustus.
Sedangkan soal pendanaan, kata Agus Fatoni, jika diperlukan menurutnya bisa dilakukan pergeseran tanpa menunggu APBD perubahan.
"Dukungan anggaran banyak juga dari APBN, anggaran sudah cukup, tapi bila nanti diperlukan nanti bisa ditambahkan lagi untuk kelengkapan-kelengkapan lain untuk pergeseran anggaran. Pergeseran bisa dilakukan tanpa menunggu APBD perubahan, pergeseran anggaran itu dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, sumbernya dari dana BTT (belanja tidak terduga)," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri itu.
Baca Juga: 11 Kg Sabu Disita dari 3 Pengedar, Kapolrestabes Medan Sebut Tersangka Sudah Lama Jual Barang Haram
