Baca Juga: Dianggap Tidak Becus Kelola Pasar dan Selalu Rugi, Rico Waas Sindir Direksi PUD Pasar Kota Medan
3. Risiko sistemik dan perlindungan konsumen sesuai UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen. Ekspansi kredit konsumen yang masif melalui captive finance menyimpan risiko sistemik.
Rekomendasi BPK terhadap OJK sering menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap financing company untuk mencegah praktik pemberian kredit yang tidak prudent (reckless lending).
Jika kredit diberikan terlalu longgar, dapat memicu gelombang kredit macet (non-performing loan/NPL) saat ekonomi melambat.
Risiko ini tidak lagi ditanggung oleh Wuling sebagai investor, tetapi oleh perbankan yang mendanai dan pada akhirnya oleh masyarakat luas jika terjadi gejolak di sektor keuangan.
Ini adalah bentuk alih risiko (risk shifting) yang halus dari korporasi ke sistem keuangan nasional dan rumah tangga konsumen.
Kesimpulan dan rekomendasi, dari jarpet nerah ke kontrak yang adil
Investasi Wuling bukanlah sebuah skandal, melainkan sebuah studi kasus tentang ketimpangan desain kebijakan.
Negara sangat patuh pada prinsip menarik investor, tetapi kurang sigap dalam merancang instrumen yang melindungi kepentingan publik jangka panjang dan menjaga ekosistem pasar yang sehat!
Baca Juga: Mobil Listrik untuk Pemula: Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Membeli Kendaraan EV
Berdasarkan temuan normatif ini, Indonesian Audit Watch merekomendasikan:
1. Untuk pemerintah, yakni Kemenkeu, Kemenperin, BKPM: sesegera merancang insentif yang berbasis kinerja (performance-based incentive).
Setiap tax allowance atau holiday harus dikontrakkan dengan capaian TKDN, investasi R&D, atau alih teknologi yang terverifikasi. Mekanisme clawback harus ada! Hal itu jangan diulangi!
2. Untuk BPK: ideal melakukan audit kinerja tematik khusus terhadap efektivitas dan cost-benefit analysis insentif fiskal di industri otomotif.
Hitung secara rinci implicit fiscal cost dan bandingkan dengan manfaat penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi yang terjadi.
