Realitasonline.id - Toba | Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan melalui akun media sosialnya meminta agar PT TPL ditutup. Ungkapan yang ia tuliskan memuat beberapa hal.
"Bapak/ibu pemilik dan pimpinan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang terhormat. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal secara terbuka melalui media sosial ini sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat di Tano Batak dan Pimpinan Gereja HKBP," tulis Pendeta Victor Tinambunan, Rabu (7/5/2024).
Ia utarakan beberapa poin soal PT TPL dan menilai relasi sosial antara TPL dengan masyarakat sekitar tidak terbangun. "Pertama, saya secara pribadi, dan kemungkinan besar mayoritas masyarakat di Tanah Batak, tidak mengenal secara langsung siapa sesungguhnya pemilik maupun pimpinan utama PT TPL," tuturnya.
Baginya, hal tersebut merupakan suatu ironi yang mencolok, sebuah perusahaan berskala besar yang telah beroperasi selama puluhan tahun di atas tanah leluhur kami, tetapi relasi sosial dan komunikasi dasarnya dengan masyarakat sekitar tetap asing dan tidak terbangun.
"Dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta norma adat yang kami hidupi, absennya relasi ini merupakan sebuah kegagalan struktural serta bentuk pengabaian etika hidup bersama di masyarakat," ungkapnya.
Kedua, berdasarkan pemberitaan media dan berbagai laporan publik, kami mengetahui bahwa PT TPL telah memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar, bernilai triliunan rupiah dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Tano Batak.
Baca Juga: Lewat Intercrop, TPL Dorong Kemandirian Pangan di Taput
"Ironisnya, akumulasi kapital tersebut tidak tampak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal. Ketimpangan ini menjadi cermin ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi, dan menunjukkan adanya relasi yang eksploitatif," lanjutnya
Ketiga, soal fakta menyakitkan setelah kehadiran PT TPL di Tano Batak, telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis, mulai dari rusaknya alam dan keseimbangan ekosistem, rentetan bencana ekologis (banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air, tanah, dan udara, perubahan iklim), jatuhnya korban jiwa dan luka, hilangnya lahan pertanian produktif, rusaknya relasi sosial antarwarga, hingga akumulasi kemarahan yang tidak mendapat saluran demokratis karena ketakutan dan represi.
" Ini bukan sekadar dampak insidental, tapi sebuah jejak panjang dari konflik struktural yang tidak kunjung diselesaikan secara bermartabat. Melihat ironi kehidupan yang terjadi dalam kurun 30 tahun terakhir, dengan segala hormat dan tanggung jawab moral, saya menyerukan kepada bapak/ ibu pemilik dan Pimpinan PT TPL, tutup operasional perusahaan TPL sesegera mungkin," terangnya.
Baca Juga: Anggota DPD RI Penrad Siagian , TPL Harus Diaudit Lingkungan Dan Audit Sosial
Menurutnya, penutupan ini bukanlah sekadar desakan emosional, melainkan langkah preventif menghindari krisis yang lebih parah di masa depan bagi masyarakat di Tano Batak, bagi Sumatera Utara, dan bahkan bagi keberlanjutan ekologis di tingkat global.
" Seluruh karyawan/ karyawati yang akan berhenti, tolong diberi pesangon besar supaya mereka ada modal usaha. Doa saya kiranya Tuhan Yang Mahakuasa melindungi bapak/ ibu dan memberikan bisnis yang sehat yang mensejahterakan bapak/ ibu serta masyarakat luas," pungkasnya . (MS)
