GMNI Padangsidimpuan Geruduk DPRD, Soroti Tunjangan DPR dan Irigasi Lumpuh

photo author
- Kamis, 4 September 2025 | 10:29 WIB
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh bersama Wakil Ketua DPRD Rusydi Nasution dan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan menerima aspirasi massa GMNI di halaman gedung DPRD Kota Padangsidimpuan  (Realitasonline.id/ Riswandy)
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh bersama Wakil Ketua DPRD Rusydi Nasution dan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan menerima aspirasi massa GMNI di halaman gedung DPRD Kota Padangsidimpuan (Realitasonline.id/ Riswandy)

 

Realitasonline.id - Padangsidimpua l aounjuk rasa kembali digelar elemen pemuda dan mahasiswa Kota Padangsidimpuan, dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Rabu (3/9/2025).

Kali ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Padangsidimpuan menyampaikan aksi dan tuntutan kepada anggota DPRD untuk di sampaikan ke pusat

Unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif saat puluhan personil kepolisian dari Polres Padangsidimpuan dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, bersama para perwira diturunkan untuk melakukan pengamanan terhadap aksi mahasiswa.

Baca Juga: Program Titipan Dana Desa Aceh Tenggara Tahun 2025 Disoal, GMNI: APH Jangan Tutup Mata

Massa bergerak dari titik kumpul di Alaman Bolak menuju Kantor DPRD dengan berjalan kaki (long march), dikawal Satlantas Polres Padangsidimpuan. Mereka membawa bendera GMNI, pita merah sebagai penanda, serta mobil pikap yang dilengkapi sound system.

Tiba di Gedung DPRD, kedatangan massa disambut Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua DPRD Rusydi Nasution dan beberapa anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dalam aksinya GMNI membawa tujuh tuntutan utama yang dibacakan oleh Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan Fahmi Yahya Damanik dan koordinator aksi, Adi dan Ayub Lubis diantaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memecat anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan provokatif yang mengancam stabilitas negara.

Baca Juga: Kepolisian Sumatera Utara Dinilai Lemah, GMNI Sumut Serukan Aksi Serentak di Semua Polres

Kemudian, menolak kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR dan mendesak pembahasan dilakukan dengan melibatkan aspirasi rakyat, menuntut reformasi di tubuh Polri, agar kembali pada fungsi utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Menekankan agar aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap demonstran, meminta penindakan hukum yang transparan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran HAM dan mendesak pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Batunadua, yang selama ini dinilai menghambat perekonomian para petani.

Menyahuti aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan GMNI yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib.

Baca Juga: Murid MIS dan MTs Al Ikhlas Beringin Deli Serdang Diduga Dipungli untuk ANBK7

" Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa benar-benar menjadi garda terdepan dalam mengawal kepentingan rakyat dan aspirasi ini bukan hanya suara GMNI, tetapi suara masyarakat yang harus kami perjuangkan bersama, " kata Sri Fitrah

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Mery Ismail

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB

Terpopuler

X