Bambang Dicopot Dari Jabatannya, Ini Warning FPKS DPRD Sumut ke OPD Lainnya

Mery Ismail

- Sabtu, 20 Mei 2023 | 21:47 WIB

Dua Legislator dari FPKS angkat bicara soal dicopotnya Bambang dari Jabatan Kadis BMBK Sumut (Realitasonline.id/mis)

Medan - Realitasonline.id | Terkait dicopotnya Bambang Pardede dari jabatannya Kadis BMBK (Kepala dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Suametra Utara, anggota legislatif provinsi dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini mengatakan, pencopotan tersebut sudah sejak lama diinginkan anggota DPRD Sumut, karena tidak mampu menerapkan pola kerja yang harmonis antara legislatif dan eksekutif.

"Wajar dicopot, bahkan sudah lama kita ingin dia dicopot dari jabatannya, karena terlalu banyak cakap dan sepertinya pola kerja yang harmonis diabaikan. Kita dukung sikap Gubernur," ujar salah satu legislator PKS DPRD Sumut Hendro Susanto dan Ahmad Hadian kepada wartawan, Sabtu (20/5/2023) di Medan, terkait dicopotnya Bambang Pardede dari jabatan Kadis BMBK Sumut.

Sebelumnya terungkap Kadis BMBK Provinsi Sumut Bambang Pardede dicopot dari jabatannya, bertepatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 Mei 2023, sempat meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, sehingga muncuk tudingan terhadap Bambang selaku kadis disebut-sebut tidak beres melaksanakan proyek perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara dengan multiyears senilai Rp2,7 triliun.

Hendro yang juga Bendahara FPKS DPRD Sumut ini menyebutkan kadis itu terlalu banyak ngomong dbanding banyak bekerja menuntaskan proyek yang menjadi tupoksinya. Apalagi jalan mantap provinsi di Sumut, masih banyak yang harus dibenahi dan menjadi perhatian serius dari OPD (Organisasi Peangkat Daerah) terkait.

"Anggota dewan setiap terjun ke daerah, banyak menemukan infrastruktur jalan yang butuh penanganan segera, bahkan dari temuan hasil reses anggota dewan juga selalu diingatkan, karena yang melaksanakan anggaran untuk infrastruktur itu pihak eksekutif. Harusnya pola kerja yang harmonis dijalin terus. Dengarkan apa yang disampaikan dewan dan laksanakan. jika terbentur dengan anggaran, mari kita bicarakan bersama," ujar Hendro.

Anggota legislatif dapil Binjai Langkat ini juga mengingatkan, waktu atau masa periode Gubsu dan Wagubsu tinggal 3 bulan lagi dan Rp1,5 Triliun untuk jalan mantap ditahun 2023 belum dikerjakan. Padahal anggaan sudah ada. "Kita berharap pelaksana tugas Kadis BMBK Sumut menggantikan Bambang Pardede, benar-benar orang yang siap kerja dan membantu gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara.

OPD Banyak Sombong

Anggota legilatif lainnya Ahmad Hadian sependapat dengan Hendro Susanto bahwa pola kerja yang harmonis sepertinya diabaikan pimpinan-pimpinan OPD di jajaran Pemprovinsi Sumatera Utara. "Saya heran lihat pimpinan pimpinan OPD di Pemprov Sumut ini, banyak yang sombong-sombong. Sulit dihubungi anggota DPRD Sumut, terutama bukan dari komisi mitra kerjanya," ungkap Hadian.

Padahal, lanjut anggota dewan dapil Batubara, Asahan dan Tanjungbalai ini, anggota dewan menghubungi pimpinan-pimpinan OPD perlu komunikasi untuk kepentingan rakyat di lapangan yang harus dikoordinasikan, bukan mau minta-minta sesuatu. "Mungkin dikiranya kalau kami menghubungi itu mau minta-minta. Semestinya mereka tak boleh berpikir seperti itu," katanya.

Sesungguhnya, Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini memberi warning, 100 anggota DPRD Sumut mitra kerjanya Gubernur Sumut. Para kepala OPD dan jajarannya merupakan bawahan gubernur, juga perpanjangan tangan gunernur, wajib berkomunikasi dengan baik kepada DPRD. Tapi kenyataannya, hal itu tidak dilakukan.