Catatan: Marudut Nainggolan, Wartawan Realitasonline
Ketika kita bertemu dan berbincang dengan seseorang yang kita kenal, pernah tinggal dan bertugas serta sudah pindah daerah lain masih memberi perhatian terhadap perkembangan situasi dan kondisi di daerah kita, pertanyaan yang diajukan adalah, "bagaimana situasi , apakah ada perubahan ". Tentu diawal perbincangan boleh jadi jawaban kita ," biasa saja,tidak ada yang berubah"
Jawaban ini akan ditanggapi wajar dengan pikiran sederhana pasti diterima akal. Namun bagi mereka yang menjadi penerima estafet tongkat kepemimpinan di satu daerah , instansi atau unit kerja akan menyangkal. Dalam hati dan pikiran akan timbul pergumulan yang hebat. "Benarkah tidak ada yang berubah, benarkah selama kepemimpinan saya tidak ada yang berubah, lalu apa yang sudah saya lakukan.
Setiap pimpinan, kepala atau apapun sebutannya dalam wahana pemerintahan sudah pasti menginginkan adanya perubahan , ada kemajuan, ada hal yang spesifik dan monumental semasa baktinya. Tidak seorangpun pemimpin yang tidak mengharapkan adanya perubahan, pembaharuan. Tidak seorang pun yang suka hal yang monoton atau biasa-biasa saja!. Sebab dipahami ,sesuatu yang tidak berubah akan menjadi batu "mati", bahkan akan hilang dari muka bumi.
Baca Juga: Mitsubishi Sebar Teaser Triton Terbaru, Meluncur di Thailand 26 Juli
Karenanya, menjadi hal yang biasa bila dalam kancah pemerintahan negara(kita),lazim terlihat ,ganti pimpinan (bupati misalnya), Maka ganti pula peraturan, kebijakan ,prosedur, mekanisme yang lama tidak baik , tidak lagi sesuai perkembangan zaman, makanya harus diganti -diperbaharui (walaupun) kadang kala aturan , kebijakan yang baru lebih rumit dari aturan lama, bahkan sesungguhnya hanya bertukar kulit.
Keinginan seorang pemimpin untuk melakukan perubahan selain wajar juga merupakan keharusan , harus ada yang berubah ke arah kemajuan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas juga kapasitas serta perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan
Perubahan kearah yang lebih baik dan berkelanjutan " inilah dilakoni Drs Nikson Nababan MSi bersama pasangannya (wakil bupati-red) selama dua periode memimpin Tapanuli Utara. Periode pertama bersama Wakil Bupati Drs Mauliate Simorangkir memimpin Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 Tahun (2014-2019 ) setelah menerima pelantikan pada 16 April 2014.
Baca Juga: Sah! Prof Baharuddin Rektor Unimed Periode 2023-2027 Dengan Raihan 59 Suara
Tenggang waktu lima tahun (periode pertama) menahkodai Tapanuli Utara , rasanya bagi masyarakat belum cukup, hingga Nikson Nababan kembali dipercayai mengayuh roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah yang telah memekarkan Kabupaten Toba Samosir ( Tobasa) dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tentu setelah sebelumnya telah memekarkan Kabupaten Dairi.
Ditengah perjalanan pemerintahan di negeri ini, Dairi sebagai kabupaten pertama lepas dari wilayah pemerintahan Tapanuli Utara justru telah memekarkan sebuah kabupaten yakni Kabupaten Pak-Pak Bharat, demikian juga Tobasa memekarkan Kabupaten Samosir dan seiring itu nama Kabupaten Tobasa berganti menjadi Kabupaten Toba.
Demikianlah tercipta, berada di jejeran punggung Bukit Barisan, itulah bumi Tapanuli Utara . Memiliki kekayaan alam yang berpotensi besar untuk digali, dibangun bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami 15 kecamatan. Adalah sektor pertanian dalam arti luas termasuk didalamnya perikanan dan peternakan serta kekuatan sumber daya alam yang menjadi skala prioritas ditangani untuk dibangun.
Baca Juga: 2 Fakultas Ini Raih Pendanaan PKM Terbanyak Nasional 2023: USU Masuk 10 Besar
