Realitasonline.id - Langkat | Bupati Langkat Syah Afandin melalui Wabub Langkat Tiorita Surbakti menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka penyampaian hasil reses masa sidang II tahun ke-1 Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, pada Jumat (9/5/2025).
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan reses dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Langkat pada 2 hingga 4 Mei 2025 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
"Rapat ini menjadi bagian penting dari mekanisme kerja DPRD dalam menyusun kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ketua DPRD Sribana Perangin-angin.
Baca Juga: Pria 21 Tahun ini Cabuli Anak di Bawah Umur di Padangsidimpuan, Begini Ceritanya
Hasil reses yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing Dapil 1 hingga 6 menunjukkan bahwa isu infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat. Keluhan paling dominan meliputi kebutuhan perbaikan drainase, pengaspalan jalan, hingga peningkatan penerangan jalan umum.
Wabub Langkat Tiorita Surbakti menyampaikan apresiasi atas sinergi positif antara legislatif dan eksekutif.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Bupati Langkat Syah Afandin sangat mendukung pembangunan yang berbasis pada aspirasi rakyat sebagai pondasi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Langkah Awal PTSL 2025, Kantah Padangsidimpuan Lakukan Pengukuran Tanah di Lembah Lubuk Manik
“Kami berharap hasil reses ini menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan ke depan. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan-masukan ini demi terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Tiorita.
Rapat Paripurna ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif, serta memastikan kebijakan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di akar rumput.