Realitasonline.id - Labuhanbatu | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penataan aset dan penyelesaian konflik agraria, Sabtu (24/1/26).
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, sekdakab, kepala kantor pertanahan serta instansi vertikal lainnya yang tergabung dalam GTRA, yang berlansung di ruang rapat bupati pada Jumat (23/1/26).
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai agenda strategis, diantaranya evaluasi pelaksanaan reforma agraria, identifikasi objek dan subjek tanah, serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan pertanahan yang masih terjadi dibeberapa wilayah yang ada di Labuhanbatu.
Ketua GTRA Kabupaten Labuhanbatu, Maya Hasmita menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar instansi, agar pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan efektif, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.
Baca Juga: Kapolda Aceh Kunjungi RSUD Aceh Tamiang, Sumur Bor Bantuan Kapolri Sudah Berfungsi
“Melalui GTRA pemerintah berkomitmen untuk menata penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara adil, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Maya Hasmita dalam rapat tersebut.
Selain itu, rapat ini juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program reforma agraria, termasuk dalam pendataan tanah, penyelesaian sengketa, serta pemanfaatan tanah yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan rekomendasi strategis guna mempercepat penyelesaian persoalan agraria serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu.
Baca Juga: Miliki Sebungkus Ganja, Warga di Manggeng Abdya Dibekuk Polisi
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu Khalid Afdillah Handoyo, dikesempatan itu memaparkan bentuk peta, luas dan kondisi tanah eks HGU PTPN Janji Kecamatan Bilah Barat yang kini masuk dalam pembahasan pokok utama rapat koordinasi.