Realitasonline.id – Siboga | Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mulai memantapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pemulihan lingkungan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi pascabencana. Langkah itu dibahas dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga ini mengusung tema “Pemulihan Lingkungan, Infrastruktur dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pascabencana serta Penguatan SDM Berdaya Saing”. Tema tersebut menjadi penegasan komitmen Pemko untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor strategis setelah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Sibolga pada 2025 lalu.
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan amanat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Baca Juga: Wali Kota Sibolga Tekankan Pentingnya Peran Gereja dalam Pembangunan
“Forum ini menjadi ruang dialog dan musyawarah antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2027 benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pantas.
Menurutnya, RKPD memiliki posisi strategis karena menjadi penjabaran tahunan dari RPJPD Kota Sibolga 2025–2045 dan RPJMD Kota Sibolga 2025–2029, sejalan dengan visi “Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah, Setia untuk Masyarakat yang Sejahtera”.
Dalam penyusunan rancangan awal RKPD 2027, Pantas Tobing menekankan sejumlah prioritas. Pertama, program dan kegiatan harus bersifat quick win atau berdampak cepat serta langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Siswa Terdampak Bencana di Sibolga Terima Bantuan Perlengkapan Sekolah
Kedua, pemerintah mendorong peningkatan investasi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran.
Ketiga, percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemulihan pascabencana menjadi fokus utama. Mengingat dampak banjir dan longsor 2025 yang merusak perumahan, fasilitas umum, hingga sektor ekonomi, pemerintah telah menyusun dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan.
“Keterbatasan anggaran harus dijawab dengan ketepatan prioritas. Semua usulan program harus benar-benar prioritas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Wali Kota Sibolga Terima Penghargaan atas Pembentukan 17 Posbankum
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga, Justin M. Marbun, menjelaskan bahwa konsultasi publik bertujuan menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan tahun 2027.
“Kami ingin perencanaan ini transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masukan dari masyarakat sangat penting agar arah pembangunan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.