Karena persengketaan tidak kunjung ada titik terang, masyarakat kembali datang ke lokasi PT SKL dan mendirikan pos penjagaan yang terbuat dari kayu papan beratap seng ukuran 2,5 x 2,5 meter untuk mengawasi pihak PT SKL agar tidak melakukan kegiatan.
“ Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, kami mencoba melakukan mediasi untuk meredam suasana agar tidak memanas dan mengimbau agar masyarakat yang ikut mengklaim lahan yang dipermasalahkan untuk tidak melakukan bentrok ataupun berbuat anarkis dengan pihak PT SKL dan juga mengimbau warga untuk tidak melakukan pemanenan buah sawit yang diklaim sebagai areal transmigrasi, dimana tanaman yang ada di atas objek permasalahan adalah tanaman sawit milik PT SKL, ” jelas Kapolsek.
Kapolsek juga mengimbau warga untuk membuat gugatan ke Pengadilan untuk dapat memperoleh kepastian hukum, atas tanah yang saat ini baik dari pihak masyarakat maupun PT SKL sama-sama merasa memilikinya.
“ Kami dari Forkopimcam, dalam waktu dekat akan mengundang masing-masing pihak untuk dilakukan pertemuan guna mencegah bentrokan antara warga dengan pihak PT. SKL, sehingga menggganggu Kamtibmas di wilayah tersebut, “ sebutnya. (RI)