Bawaslu sebagai garda terdepan dalam mengawal penyelenggaran Pemilu harus memberikan garansi untuk tidak terjadinya korupsi politik. Puncak pertaruhan nasib rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan justru ada di TPS. Masa pencoblosan suara merupakan puncak pembuktian fair-play bagi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu, Pemerintah, Partai Politik, tim kampanye, dan bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Apalagi jika proses penghitungan suara terjadi menjelang senja, sering sekali TPS dalam kondisi kosong. Oleh karena itu, gerakan penyelamatan suara rakyat pasca-pencoblosan harus dikumandangkan menjadi visi besar semua penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama Bawaslu. Di antaranya dapat menggerakan pemuda untuk menjadi pengawasan partisipatif lapis kedua selain pengawasan TPS. Mereka harus menjadi penyelamat suara rakyat Indonesia, sehingga calon pemimpin yang terpilih itu betul-betul kehendak suara rakyat.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi lebih berat karena tiga event penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan pada tahun yang sama.
Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian, tetapi harus melibatkan seluruh rakyat, terutama kelompok-kelompok pemuda. Pemilu 2024 nanti akan menjawab asas Luber dan Jurdil. Pemuda dapat diperankan sebagai pengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi lagi pelanggaran, dan korupsi politik.
Untuk itu, Penyelenggara Pemilu yakni khususnya KPU dan Bawaslulah yang paling tepat untuk menggandeng kelompok-kelompok pemuda dan memaksimalkan energi pemuda menjadi lebih berarti. Penulis : Songli Tatajo Lingga
(Tokoh Muda Pemerhati Demokrasi Dairi, Sekretaris Umum MD Kahmi Dairi-Pakpak Bharat)