Inilah masalah di Abdya, Panwaslih Pilkada tidak bisa melakukan pengawasan di awal. Yang terjadi nanti efeknya pada hasil Pilkada, saat dilakukan sengketa. Dengan alasan Panwas kecamatan dan desa direkrut pertengahan tahapan, Makanya pengawasan tidak maksimal.
Dengan hadirnya Panwaslih, lanjut Ilman, justru membuat proses Pilkada akan berjalan aman dan damai.
Hal lain, tambah Ilman, Pola hubungan penyelenggara (Panwas) tidak hirarki murni. Jadi di Aceh itu Bawaslu ada dua anak, pertama Bawaslu Pemilu dan Panwaslih Adhoc Pilkada. Terkadang, kedua lembaga pengawasan ini sering terjadi kecemburuan dibidang kegiatan.
"Itu delema yang sering terjadi," ungkapnya.
Baca Juga: HUT ke-78 Bhayangkara, Kapolda Sumut Agung Setya Imam Effendi Dapat Air Suci
Permasalahan lain termasuk dukungan Pemda dan stakeholder terhadap penyelenggara juga relatif lemah. Komitmen pelaksanaan dan pengawasan tahapan pilkada juga cendrung lemah di daerah.
Uji mampu baca Alquran hanya sekedar saja dan tidak terlalu ketat. Sehingga jarang mempengaruhi kelulusan pencalonan. Harusnya uji mampu baca Alquran itu bukan sekedar membaca, tapi kemampuan juga mengenai Alquran itu sendiri hingga mencerminkan karakter pemimpin yang baik sesuai kriteria masyarakat Aceh yang kental dengan syariat.
"Semoga saja kedepan, Pilkada Abdya akan berjalan dengan aman tanpa ada kendala dilapangan," demikian tandasnya. (ZAL)
