Realitasonline.id - Abdya | Jelang pelaksanaan seleksi Uji Kompetensi (Ukom) 26 Pejabat Eselon II dijajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Bupati Abdya Safaruddin diminta menggunakan hak diskresi demi efektifnya roda pemerintahan dalam lima tahun kedepan.
Hal itu diutarakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Jasman kepada wartawan, mengingat dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Abdya akan melaksanakan Uji Kompetensi (Ukom) bagi pejabat eselon II.
“Bupati harus gunakan hak diskresi yakni mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, jika berkaca pada Pilkada lalu, banyak pejabat eselon II yang terang-terangan terlibat dalam kancah politik praktis," kata Jasman, Selasa (13/5/2025).
Anggota dewan dari Partai Aceh (PA) itu, mengatakan, tentu saja Bupati Safaruddin harus teliti dalam hal tersebut, jika tidak ingin roda pemerintahan berjalan ditempat (stagnan).
Menurutnya, pejabat yang akan mengisi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Abdya nantinya harus sejalan dengan pasangan Arah Baru Abdya Maju. Sehingga visi, misi, dan program kerja yang digagas oleh pasangan Safaruddin – Zaman Akli bisa tuntas dilaksanakan.
“Kenapa ini penting, karena berhasil atau tidaknya pemerintahan ini kedepan, sangat tergantung pada SKPK, apalagi nantinya mereka juga akan melakukan komunikasi dengan lembaga DPR. Maka ini perlu diperhatikan oleh Bupati Safaruddin,” ungkapnya.
Baca Juga: Wabup Bireuen Razuardi Ziarahi Cagar Budaya Makam Tun Sri Lanang
Jasman menyebutkan, Bupati Safaruddin harus dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang berkompeten, loyal, dan memiliki etos kerja tinggi demi kemajuan pembangunan Abdya melangkah lebih cepat.
Apalagi, Bupati Safaruddin pernah menyampaikan bahwa ia ingin berjalan bersama orang-orang yang tepat. Tentu ini menjadi lampu hijau, bahwa ia tidak main-main dalam menjalankan roda pemerintahan dalam lima tahun masa jabatannya.
