Realitasonline.id – BENER MERIAH I Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar dukung dan menyambut baik dua agenda penting PWI Bener Meriah, yaitu tentang pelakasanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke I PWI Bener Meriah di Bulan Juni atau Juli 2025 dan wacana Perkemahan Wartawan se Provinsi Aceh yang akan berlangsung di Bener Meriah tahun 2026 mendatang.
Ungkapan dukungan itu disampaikan Tagore, sa’at menerima audensi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh, Nasir Nurdin, didampingi Ketua PWI Bener Meriah, Mashuri, serta beberapa wartawan di antaranya, Salhadi wartawan Realitasonline.id, Hamdani Baranews, dan Sumarsono Waspada, di ruang kerjanya, Minggu (18/5/2025).
Baca Juga: Launching Program Abdya Bebas Pasung, 2 ODGJ dirujuk Ke RSJ Banda Aceh
Diakatakan Mashuri, anggaran kegiatan Konferkab I PWI Bener Meriah sudah tersedia, namun belum bisa dicairkan.
Tapi jika dananya sudah bisa dicairkan oleh Pemkab Bener Meriah, Insya Allah Konferkab. bisa dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli 2025.
Mashuri berharap, waktu konferkab. bisa dilakukan bersamaan dengan peresmian pengoperasian kantor PWI.
“Kami berharap dalam waktu bersamaan dengan Konferkab pertama tersebut, bapak bupati bisa meresmikan pengoperasian kantor PWI,’’ harapnya.
Pada kesempatan itu, Mashuri juga menyampaikan kondisi terkini sekretariat PWI Bener Meriah yang Pembangunan gedungnya belum rampung seratus persen.
Baca Juga: 30 Santri Yatim di Ma'had Ibnu Sina Abdya Terima Paket Sembako
Begitu juga tentang fasilitas kantor seperti komputer, listrik dan jaringan WiFi yang belum tersedia.
Usai mendengar sejumlah program PWI Bener Meriah, Tagore menyatakan dukungannya.
Namun hal lain yang tidak kalah pentingnya menurut Tagore adalah perlu adanya upaya peningkatan kapasitas wartawan melalui pelatihan untuk mendukung profesi pekerja pers hingga menjadi wartawan profesional dan berkarakter.
“Saya melihat banyak wartawan-wartawan baru yang bermunculan namun tidak dibekali ilmu jurnalistik,” ungkap Tagore.
Kemudian Tagore mempersilahkan PWI Bener Meriah untuk menyusun rencana yang matang dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan berbagai pihak lainnya.