Sesepuh masyarakat dari kalangan perempuan menanyakan tentang tanggung jawab penyelenggara Pemilu dan Pilkada serentak untuk mewujudkan pasta demokrasi yang jujur dan adil.
"Apa tidak bisa diwujudkan Pemilu dan Pilkada serentak yang bersih tidak 'main' uang?"Tanya perempuan itu.
Sementara Elfida Mansur juga dari kalangan tokoh perempuan memanfaatkan sisi tanya jawab itu menyoalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Bireuen.
"Tadi Pemateri menyatakan kita dalam bermasyarakat dan bernegara menganut ideologi Pancasila. Apakah di Kabupaten Bireuen masih berlaku ideologi Pancasila. Apabila masih, mengapa ada pihak yang melarang membangun masjid, seperti melarang membangun Masjid Taqwa di Samalanga. Di mana nilai nilai Pancasila,"gugatnya.
Seorang peserta dari kalangan milenial juga mengkritisi kebijakan Pemerintah setempat.
Sebut pemuda yang akrab disapa Syibran Malasi, Kabupaten Bireuen yang sudah dikukuhkan sebagai Kota Santri dan akhir-akhir ini juga "heboh" lagi dengan julukan Kota Beriman, sangat disayangkan membiarkan pihak tertentu menolak pendirian rumah ibadah.
Aksi itu terjadi, nilai Syibran Malasi karena Bupati Bireuen seolah-olah membiarkan hal itu terjadi.
"Sebagai warga negara yang beretika dengan menganut ideologi Pancasila, tentu ini sangat tidak beretika dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia dan kultur yang ada di Kabupaten Bireuen,"sebutnya.
