Padang Sidimpuan - Realitasonline.id | Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Syahrul M. Pasaribu, turun gunung mengkonsolidasi semua potensi Golkar di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), utamanya di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Kota Padang Sidempuan.
" Mengkonsolidasi semua potensi Golkar di Tabagsel agar pada Pemilu tahun 2024 nanti bisa memenangkan semua jenis dan tingkatan kontestasi, " ujar Wakil Ketua Wantim DPD Partai Golkar Sumut Syahrul M. Pasaribu saat kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan bersamaan dengan buka puasa bersama pengurus DPD Partai Golkar Tapsel dan 15 Pimpinan Kecamatan (PK) di Nays Dream Cafe Jalan Baru Sidimpuan By Pass Kota Padang Sidempuan, Sabtu (8/4/2023) malam.
Kegiatan konsolidasi dihadiri Wakil Bupati Tapsel juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rasyid Assaf Dongoran, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Tapsel Ja'far Syahbuddin Ritonga, Ketua Golkar Tapsel Rahmat Nasution beserta seluruh pengurus Kabupaten dan Kecamatan, serta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel.
Syahrul mengatakan, di Tapsel sekarang ini sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius seperti tahun anggaran 2022 dengan serapan anggaran yang rendah dan stunting yang meningkat tajam serta terjadinya penurunan peringkat kesejahteraan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di antara 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, padahal kapasitas Fiskal Tapsel sejak tahun 2018 sampai saat ini cukup memadai.
Sedangkan hubungannya dengan konsolidasi partai, kepada seluruh fungsionaris Golkar dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel serta pengurus Golkar Kecamatan, Syahrul meminta memperkuat soliditas, merapatkan barisan dan melaksanakan tupoksi masing-masing serta selalu berada ditengah rakyat dan pandai memanfaatkan momentum sesuai regulasi, agar Golkar semakin dicintai Rakyat dan elektabilitas partai meningkat.
Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution mengatakan, selama 12 tahun berlalu, baru Tahun Anggaran 2022 kemarin serapan anggaran yang paling rendah yaitu sekitar 80 %, yang mengakibatkan terjadinya ledakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang angkanya sangat fantastis, mencapai Rp.348 miliar.
Untuk menyegarkan ingatan kita, bahwa Tahun Anggaran 2010 serapan anggaran 88,81 %, tahun 2011 sebesar 91,50 %, 2012 sebesar 87,98 %, tahun 2013 sebesar 89,55 %, tahun 2014 sebesar 89,47 dan tahun 2015 s/d 2021 atau selama tujuh tahun terakhir selalu diatas 90 %.
" Tahun kemarin dana ratusan miliaran rupiah 'tidur' atau idle (menganggur) di Bank dan keadaan itu tidak ada satu orang pun yang diuntungkan, " terang Rahmat Nasution.
Ia memaparkan, dengan kapasitas fiskal Tapsel yang relatif sudah baik itu termasuk bila dibandingkan dengan daerah tetangga, seharusnya prestasi lebih banyak dapat digapai. Namun faktanya, ditahun 2022 kemarin banyak prestasi yang menurun dari yang pernah diraih Tapsel sebelumnya seperti penurunan peringkat IPM dari 20 ke 21 dari seluruh 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
" Termasuk untuk tahun 2023 ini untuk pertamakalinya selama 8 tahun, sebagai reward atau penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya atas Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 walaupun opini WTP, tetapi Dana Insentif Daerah (DID) Reguler Tapsel tidak lagi memperoleh (reward atau penghargaan DID dalam satu tahun anggaran diberikan dua tahun berikutnya) padahal sebelumnya sudah diperoleh tujuh tahun secara berturut, " katanya
" Tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, berkat kinerja baik yang sudah tersistem tahun-tahun sebelumnya, siapapun Bupati, WTP itu hampir dapat dipastikan akan diperoleh Tapsel setiap tahunnya, termasuk untuk LKPD tahun 2022, kita yakin tetap WTP, " jelasnya
Paling miris lagi, tahun 2022 lalu Tapsel paling tinggi (peringkat ke 33) prevalansi stunting atau anak gizi buruk se Sumatera Utara, pada hal ditahun 2021 berada diperingkat 21 diantara Kabupaten/Kota di Sumut dan tahun tahun sebelumnya stunting (gizi buruk) juga tidak pernah masalah yang krusial. Ini data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan.