Jusuf Kalla Blak-blakan soal Jadi Calon Ketum Golkar Butuh Siraman Rp600 M? Jangan Harap Kalau tak Punya Modal

photo author
- Selasa, 1 Agustus 2023 | 20:38 WIB
Jusuf Kalla Blak-blakan soal Jadi Calon Ketum Golkar Butuh Siraman Rp600 M? Jangan Harap Kalau tak Punya Modal (Realitasonline.id/ Liputan6)
Jusuf Kalla Blak-blakan soal Jadi Calon Ketum Golkar Butuh Siraman Rp600 M? Jangan Harap Kalau tak Punya Modal (Realitasonline.id/ Liputan6)

Jakarta - Realitasonline.id | Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau biasa dipanggil JK menyampaikan butuh modal besar untuk bertarung agar bisa menduduki posisi ketua umum (ketum) sebuah partai di Indonesia.

Mantan Ketum Golkar ini mengatakan hal penting untuk menjadi ketum partai di zaman sekarang. Kata dia, kalau ingin menjadi ketum partai butuh siraman dana yang sangat banyak.

"Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Umum Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500 - 600 miliar," ujar JK seperti ditulis CNNIndonesia, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Menyedihkan ! Siswa PKL di Deli Serdang Dipekerjakan Angkat Kayu Balok

Meskipun begitu, JK berpendapat hal tersebut tak hanya terjadi di Partai Golkar, tetapi juga di partai politik lain yang ada di Indonesia.

Dengan modal yang sangat fantastis mencapai Rp600 miliar, JK menilai politik uang terjadi hampir semua partai dalam pemilihan ketum, terkecuali partai yang masih ada pendirinya.

Baca Juga: Begini Hukum Merayakan Ulang Tahun Menurut Ustaz Abdul Somad, Barang Siapa Mengikuti Suatu Kaum, Maka Dia...

"Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah," ucap JK.

JK juga menyinggung tentang munaslub. Ia menolak isu adanya munaslub.

Menurut JK, internal Partai Golkar harus tetap mendukung Airlangga Hartarto sampai Mubes di lakukan pada 2024 mendatang.

 Baca Juga: Saat Tinjau Langkat, Kapolda Sumut Amankan 20 Dapur Arang Diduga Ilehgal, Ini ungkapan Ilmuan

Tak hanya JK, para senior Golkar dan DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia juga menolak munaslub.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu Munaslub diusulkan dua per tiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," ujar Plt Ketua DPD I Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Bali, pada Ahad (30/7/2023).

Baca Juga: Saat Tinjau Langkat, Kapolda Sumut Amankan 20 Dapur Arang Diduga Ilehgal, Ini ungkapan Ilmuan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

PTPN1 Regional 1 Sembelih 13 Lembu, 4 Kambing

Minggu, 8 Juni 2025 | 06:46 WIB
X