Realitasonline.id | Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, seharusnya terbebas dari politisasi. Namun, belakangan ini kita saksikan bagaimana ritual suci ini justru dijadikan komoditas politik oleh beberapa pihak. Mulai dari kritik yang tidak berdasar dan sarat kepentingan politik hanya akan merugikan penyelenggaran haji kedepan dan mencederai semangat ibadah yang tulus.
Dalam drama politik terbaru, seorang tokoh yang mengklaim diri sebagai pejuang kepentingan umat – Cak Imin kembali melontarkan talbiyah politiknya untuk hanya menyeret perhatian publik dan syahwat politiknya.
Ketua Umum PKB ini melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan haji yang tak berdasar dan cenderung ngawur. Bahkan ia mengusulkan agar Jazilul Fawaid, kader PKB, menjadi Menteri Agama.
Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar demi kepentingan jemaah haji atau ada agenda politik lain di baliknya?
Mari coba telaah fakta penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, telah melakukan berbagai peningkatan. Mulai dari akomodasi yang lebih nyaman, transportasi yang lebih efisien, fasilitas kesehatan yang lebih baik, hingga pelayanan maksimal dari petugas haji Indonesia yang memprioritaskan layanan bagi lansia secara maksimal.
Teknologi informasi juga dimanfaatkan secara optimal; aplikasi haji pintar juga mempermudah proses pendaftaran dan pemantauan kesehatan jemaah. Pemerintah juga telah menerapkan manajemen risiko yang baik, berhasil mencegah insiden besar dan memastikan keselamatan jemaah. Semua ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
Namun, di balik kritik yang dilontarkan Cak Imin, terlihat adanya dagelan politis. Usulan menjadikan Jazilul Fawaid sebagai Menteri Agama tanpa disertai solusi konkret hanya menunjukkan adanya agenda politik latah dan tak lebih dari ketakutan atas bayang-bayang poltiknya sendiri.
Hal ini juga lebih terlihat sebagai upaya PKB untuk memperkuat posisi politik mereka, bukan untuk menyelesaikan masalah haji. Mengkritik pelaksanaan haji 2024 tanpa dasar yang kuat dan hanya untuk mendiskreditkan Menteri Agama Gus Yaqut adalah drama politik yang tidak etis dan sarat kepentingan politik.
Lebih jauh lagi, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji oleh Wakil Ketua DPR RI cum Ketum PKB Muhaimin Iskandar, yang menjadi inisiator dan memimpin langsung Rapat Paripurna Pansus Haji, tampaknya lebih berfokus pada pencarian kesalahan daripada pengakuan atas pencapaian yang telah diraih.
Langkah ini jelas menunjukkan adanya upaya untuk mendelegitimasi keberhasilan Gus Yaqut dan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Kritik keras dan pembentukan Pansus ini memiliki agenda politik yang jelas: mengangkat kader PKB, Jazilul Fawaid, menjadi Menteri Agama.
Indikasi lain dari motif politik ini terlihat saat perayaan ulang tahun PKB. Cak Imin secara terbuka mendoakan agar Jazilul Fawaid menjadi Menteri Agama. Tindakan ini semakin memperjelas motif politis di balik kritik yang disampaikan. Mendoakan Jazilul menjadi Menag pada acara partai menunjukkan bahwa tujuan utama bukanlah perbaikan pelayanan haji, melainkan upaya memperkuat posisi politik PKB dalam kabinet baru pemerintahan Prabowo Subianto.