Realitasonline.id - Kabupaten Bogor | Akselerasi kinerja pemerintahan menjadi langkah strategis yang harus dijalankan secara terencana, terukur, dan terintegrasi dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor memiliki peran sentral sebagai motor penggerak penyelarasan program dan kebijakan, guna memastikan seluruh Perangkat Daerah bergerak dalam satu irama pembangunan yang harmonis.
Sebagai unsur yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif agar proses pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui tiga Asisten dan Para Staf Ahli, pelaksanaan koordinasi kebijakan dan layanan administratif dibagi sesuai bidang urusan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme aparatur, Sekretariat Daerah terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi kinerja pemerintahan daerah menjembatani kebijakan strategis, mempercepat layanan publik, dan memastikan setiap program daerah berkontribusi nyata bagi terwujudnya Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BAKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.
1.Bagian Tata Pemerintahan
Tim Administrasi Pemerintahan (Adpem) pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) melaksanakan dua program utama yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yaitu:
a. Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Monitoring–Evaluasi Penerapan SPM
Tim Adpem melaksanakan penyusunan laporan SPM yang terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Upaya ini memastikan implementasi SPM berjalan sesuai standar. Kabupaten Bogor meraih Juara 1 Nasional pada SPM Awards 2025 sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik dalam Penerapan SPM Tahun 2024.
b. Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepala Daerah
Tim Adpem memperkuat implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Peraturan ini menjadi landasan bagi peningkatan peran Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan layanan kepada Masyarakat. Dalam rangka optimalisasi implementasinya, Tim Adpem tengah merumuskan pengembangan substansi kebijakan, termasuk penambahan kewenangan kecamatan dalam pengelolaan sampah, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Penambahan kewenangan diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat respons layanan di tingkat kecamatan.
Secara keseluruhan, keberhasilan Kabupaten Bogor meraih penghargaan nasional dan penguatan pelimpahan kewenangan menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar serta memperluas jangkauan layanan publik hingga kecamatan, sebagai fondasi terbentuknya pemerintahan yang lebih responsif dan dekat dengan masyarakat.
2. Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum
Kegiatan utama pada bagian kerja sama adalah memperluas jejaring kerja sama strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kerja sama memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun draft kesepakatan bersama ataupun perjanjian kerja sama. Kerja sama memastikan kelengkapan dokumen dan aspek legalitas perjanjian. Dalam penyusunan draft kesepakatan bersama ataupun perjanjian kerja sama, Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum memfasilitasi atau hadir dalam rapat koordinasi antara Perangkat Daerah terkait dengan calon mitra kerja sama dimana Bagian Kerja Sama menjembatani komunikasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kerja sama lintas sektor.
3. Bagian Perundang-Undangan
Rule of law merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Seluruh tindakan pemerintahan harus berlandaskan hukum untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menerjemahkan prinsip tersebut melalui penyusunan produk hukum daerah sebagai instrumen pengaturan dan penetapan kebijakan.