Dengan suku bunga rendah 6% per tahun, kemudahan agunan, serta dukungan SLIK sebagai basis data kredit, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Barat, yaitu 8,37%.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : DLH, DPMPTSP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISKOPUKM, DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.
1. Bagian Perekonomian
Pada Triwulan II Tahun 2025, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor mencapai 5,52%, lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat (5,23%) dan nasional (5,12%) berdasarkan data PDRB (BPS Kabupaten Bogor). Capaian ini menunjukkan pembangunan daerah berjalan efektif dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
a. Pengendalian Inflasi Daerah Pengendalian inflasi dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai SK Bupati Nomor 500/925/Kpts/Per-UU/2024. TPID terus memastikan stabilitas harga melalui pemantauan harian, pengawasan distribusi barang, dan menjaga ketersediaan pangan.
Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan inflasi Kabupaten Bogor berada pada kondisi stabil. Fluktuasi harga yang terjadi, termasuk beberapa kali deflasi, dipengaruhi melimpahnya produksi pangan di berbagai wilayah sehingga pasokan terjaga. Langkah TPID berhasil menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
b. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pembinaan BUMD berpedoman pada:
* PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
* Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis dan Evaluasi Kinerja BUMD
Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian melakukan koordinasi kebijakan, pendampingan administratif, serta pengawasan tata kelola perusahaan daerah untuk memastikan BUMD beroperasi sesuai regulasi dan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat.
1) Fasilitasi RUPS
Bagian Perekonomian memfasilitasi penyelenggaraan RUPS seluruh BUMD yang dipimpin langsung oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi modal. Proses administrasi, koordinasi antar pemegang saham, serta penyiapan dokumen strategis dilakukan secara profesional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan daerah.
2) Evaluasi Kinerja BUMD
Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan usaha, kinerja operasional–keuangan, dan kesesuaian program dengan target pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi dan pembinaan lanjutan agar BUMD semakin profesional, sehat, dan berkontribusi bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
c. Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Sesuai Surat Edaran Mendagri Tahun 2015 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Koordinasi Sosialisasi KUR dalam rangka memperluas akses pembiayaan UMKM. KUR bertujuan meningkatkan daya saing usaha, memperluas pembiayaan produktif, dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Pemkab Bogor berperan dalam:
* identifikasi dan penjaringan calon debitur potensial
* pengunggahan data ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
* koordinasi dengan lembaga penyalur KUR
Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan akses, kurangnya pendampingan, dan legalitas usaha, pemerintah terus memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperluas inklusi keuangan.
Dengan suku bunga rendah 6% per tahun, kemudahan agunan, serta dukungan SLIK sebagai basis data kredit, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Barat, yaitu 8,37%.
Bagian Sumber Daya Alam
Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, berbagai program dan kolaborasi lintas sektoral telah dijalankan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
a. Kerja Sama Peningkatan Ruas Jalan di Kawasan TNGHS
Pemkab Bogor mengajukan kerja sama pembangunan strategis peningkatan 9 ruas jalan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sepanjang ±42 km.
Kementerian LHK telah memberikan persetujuan, dan saat ini tengah dilakukan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama bersama Balai TNGHS.
b. Penataan Batas Rest Area Angkutan Barang Tambang – Parung Panjang
Pemkab Bogor dan Perum Perhutani melakukan penataan batas kawasan hutan seluas ±4 Ha untuk pembangunan rest area angkutan barang khusus tambang. Tahap berikutnya adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
c. Pengoperasian Pusat Informasi Geologi Geopark Bogor Halimun Salak
Pusat Informasi Geologi di kawasan Tegar Beriman resmi diserahterimakan dari Badan Geologi kepada Pemkab Bogor dan telah beroperasi (Selasa–Kamis). Fasilitas meliputi Display geologi & sejarah emas Pongkor, Amphitheater film edukasi, dan Pusat promosi dan mitigasi bencana kawasan geopark.
d. Penguatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Capaian 2025:
* Menjangkau 6.000+ sekolah & 1,43 juta peserta didik
* 250.000 sasaran rawan gizi (ibu hamil/menyusui & balita)
* 288 SPPG terbentuk, 194 beroperasi di seluruh kecamatan
* Penguatan keamanan pangan melalui pelatihan, sertifikasi higienitas, dan pemeriksaan laboratorium.
e. Rencana Pembangunan Bogor Bird Zoo (BBZ) – Pakansari
Direncanakan bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia. Kawasan akan terintegrasi dengan fasilitas Kota Cibinong seperti Laga Satria, Kavalary, Teras Pakansari, dan lainnya. BBZ akan menjadi pusat edukasi, rekreasi, dan konservasi keanekaragaman hayati.
f. Pengawasan Pupuk & Pestisida Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida:
Alokasi 2025:
* Urea 18,63 juta kg
* NPK 12,02 juta kg
* Organik 45 ribu kg
Realisasi s.d. 7 Okt 2025:
* Urea 54,94%
* NPK 64,64%
* Organik 50,67%
Distribusi melalui 9 distributor dan 96 kios PPTS.
Capaian Kinerja Utama SDA 2025