Realitasonline.id - JAKARTA | Pengamat ekonomi Novriadi Ferzi mengingatkan BSI terkait rencana ekspansi internasional pada 2026 agar dijalankan secara disiplin, hati-hati, dan terukur.
Noviardi menilai kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) sepanjang 2025 memang layak diapresiasi.
Menurutnya, seperti dikutip dari media jaringan Promedia, Terpantau.com, momentum pertumbuhan yang kuat perlu diimbangi dengan pengendalian biaya.
Baca Juga: Tanpa Subsidi, PLN Berpotensi Rugi, Perlu Reformasi Fundamental, Ini Kata Pengamat
"Selain itu juga diimbangi dengan penguatan manajemen risiko, serta penerapan strategi asset-light agar profitabilitas tetap terjaga," katanya.
Ia mencatat laba bersih Rp7,57 triliun yang tumbuh 8,02 persen secara tahunan, total aset Rp416 triliun, pembiayaan Rp300,85 triliun, serta rasio NPF gross yang stabil di bawah dua persen menunjukkan fondasi BSI kian kokoh.
Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 15,66 persen dan peningkatan transaksi digital hingga Rp763 triliun juga menjadi indikasi bahwa transformasi digital mulai memberikan dampak signifikan.
Meski demikian, Noviardi menekankan bahwa ekspansi ke luar negeri sebaiknya diawali dengan pendekatan berbasis kemitraan dan kanal digital, terutama untuk menyasar segmen haji–umrah serta diaspora Indonesia.
“Jika terlalu agresif membuka jaringan fisik tanpa uji pasar dan kolaborasi komunitas, beban regulasi dapat menekan margin. BSI sebaiknya memperkuat basis nasabah terlebih dahulu sebelum memperbesar skala,” ujarnya.
Di dalam negeri, target penambahan dua juta nasabah baru dinilai realistis, asalkan dibarengi dengan penguatan manajemen risiko pada pembiayaan ritel dan UMKM.
Noviardi juga mendorong optimalisasi teknologi analitik dan kecerdasan buatan untuk menjaga kualitas portofolio agar pertumbuhan pembiayaan tetap sejalan dengan kesehatan aset.
Baca Juga: Analis Ekonomi Politik Pasar Modal: BEI Ditengah Tekanan Global dan Kelemahan Domestik
Ia turut menyoroti pentingnya diversifikasi bisnis halal—termasuk layanan kustodian—yang potensinya besar, namun perlu diiringi dengan indikator dampak yang lebih inklusif, khususnya bagi ekonomi pedesaan.
