Kabar tersebut menjadi viral yang sempat diunggah oleh akun Instagram @aseansogiecaucus.
Tetapi belakangan ini unggahan tersebut menjadi lenyap.
Adanya respons terkait kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin terhadap agenda pertemuan para kaum sodom serta pendukungnya.
"MUI mengingatkan serta mengimbau kepada pihak pemerintah untuk jangan memperkenalkan serta memberikan izin terhadap pelaksanaan acara tersebut," ucapan Anwar.
Baca Juga: Cerita Camat Angkola Barat Tapsel Soal TMMD yang Masih Sangat Dibutuhkan
Anwar juga mengingatkan kepada pemerintah jangan sampai memperbolehkan acara tersebut. Karena hal tersebut sama saja melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh konstitusi yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Maka dari itu, LGBT di klaim karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama terutama 6 agama yang diakui Indonesia, yaitu Islam Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
Kemudian, MUI Sekretaris 1 fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli meminta kepada pemimpin Provinsi DKI Jakarta untuk menolak pertemuan komunitas lesbian, gay, seksual dan transgender se-ASEAN yang kabarnya akan diadakan di ibukota.
Baca Juga: Pertama Kali Terjadi, Daging Dam Jamaah Haji Indonesia Dikirim Ke Tanah Air
Menurut Taufik, hal tersebut sangat bertentangan dengan norma agama serta Pancasila yang ada di negara Indonesia.
"Isu terakhir bahwa akan ada memang ada pertemuan LGBT, maka saya minta Dinas pariwisata untuk melarang itu tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan agama juga," tambah Taufik.
Kemudian, Taufik juga menyebutkan bahwa ia sangat senang jika wisatawan datang ke Jakarta, namun Pemimpin Provinsi DKI harus tegas dalam mengawasi wisatawan luar agar bisa mengikuti norma yang berlaku di Jakarta.
Baca Juga: Pertama Kali Terjadi, Daging Dam Jamaah Haji Indonesia Dikirim Ke Tanah Air
Diketahui pula bahwa pihak dibalik dalam penyelenggaraan tersebut, yaitu dari ASEAN SOGIE Caucus.
Dilansir dari web mereka, bahwa mereka mendeskripsikan dirinya sebuah organisasi regional pembela HAM dari berbagai negara yang ada di Asia tenggara.