kriminal

Dibalik Penangkapan Zahir, Kandidat Bupati Batubara Ada Apa? Polda Sumut Bilang Begini!

Kamis, 5 September 2024 | 14:51 WIB
Ilustrasi Gedung Polda Sumut. (Realitasonline.id/TM). (Realitasonline.id/Dok)

Realitasonline.id| MEDAN - Penangkapan mantan Bupati Batubara Zahir, Rabu (4/9/2024), pasca mendaftar sebagai calon bupati Batubara di Pilkada 2024 menuai kontroversi.

Pasalnya, ada tersangka pada kasus yang sama dugaan korupsi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ditangkap dan ditahan.

Diketahui Zahir yang merupakan politisi PDIP pada kasus dugaan korupsi PPPK Kabupaten Batubara 2023 ditetapkan jadi tersangka, DPO, ditangkap dan ditahan.

Baca Juga: Tak Bareng Paslon Bupati Bener Meriah yang Lain, Tagore - Armia Ikuti Uji Mampu Baca Al-Qur’an di Hari Terakhir

Sementara itu Erwin Efendi Lubis yang resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) periode 2024–2029 yang sebelumnya menjadi tersangka dugaan korupsi PPPK Madina 2023, namun Ketua Partai Gerindra Madina ini tidak ditangkap dan ditahan.

Polda Sumut melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi terkait kontroversi tersebut buang badan.

Hadi mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan penyidik.
"Menjadi kewenangan penyidik dan diatur dalam Undang-Undang," jawabnya, Kamis (5/9/2024).

Sementara, saat ditanya mengapa ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis tidak diberlakukan hal yang sama, Hadi menjawab berkasnya sudah dilimpahkan.

Baca Juga: Pujakesuma Desak Polisi Ungkap Pelaku Penembakan Siswa SMP di Perbaungan

"Oh....itu berproses, berkas sudah dilimpahkan ke JPU," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Polda Sumut menyebut penangkapan mantan Bupati Batubara Zahir yang sekaligus juga politisi PDIP yang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Batubara 2024 tidak berhubungan dengan unsur politik.

Hal tersebut dikemukakan Kabid Humas Polda Sumut, Rabu (4/9/2024) terkait penangkapan Zahir pasca mendaftar sebagai calon Bupati Batubara.

"Tidak, proses hukum ini jauh sebelum adanya pilkada. Hal ini pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujar Hadi.

Menurut Hadi penyidikan hingga penangkapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi (suap) seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batubara merupakan dinamika proses.

“Penyidik sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas aduan masyarakat,” ucapnya.

Halaman:

Tags

Terkini