Nopri juga mendapat informasi dari salah satu sumber yang terpercaya namun enggan disebutkan, "ini menjadi aneh dalam pembayaran pembuatan Advetorial, media cetak mau pun media online, baru mengajukan penawaran, belum menyerahkan kwitansi serta menyerahkan (BKP) Bukti Kas Pengeluaran yang belum ditandatangani oleh kepala biro atau redaksi. sudah terbayarkan semua oleh Diskominfo.
Sementara media yang sudah melengkapi pembuatan Advetorial serta sudah menandatangani BKP dan menyerahkan kwitansi dan melampirkan bukti cetak dan bukti tayang atau bukti terbit di media online pada saat kegiatan H. Budi Utomo, SE.MM Bupati Lampung Utara, hingga saat ini belum dibayarkan atau realisasi oleh Diskominfo.
Sedangkan dari beberapa media cetak dan media online yang belum terbayarkan oleh Diskominfo mengeluhkan dan menyayangkan sikap dan keputusan sepihak oleh kepala dinas Kominfo semestinya meneruskan kebijakan yang telah diambil oleh kepala dinas sebelum nya.
Hingga berita ini dilansir, Kepala Dinas Kominfo Doni Ferwari Fahmi, belum juga memberikan hak jawabnya, serta memberikan informasi pasca dugaan Carut-marut nya pembayaran dana advetorial dan iklan, seperti yang telah dipertanyakan DPC. PPWI Lampung Utara dalam surat klarifikasi dan informasi dengan No 53/PI/DPC-PPWI/KL/LU/XII/2021.
Dasar surat tersebut, sesuai UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Inpormasi Publik (KIP) pasal 4, Setiap orang berhak, Melihat mengetahui inpormasi publik. Mendapatkan salinan inpormasi publik melalui permohonan dengan sesuai perundang undangan namun hingga Desember penghujung tahun 2021 tidak ada jawaban atau balasan secara tertulis. Tutup Ketua DPC PPWI Lampung Utara. (MP/Tim PPWI)
