Dari kedua unsur utama itulah kemudian dijabarkan ke dalam sub unsur-unsur pidana sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, masih Daniel Minggu, tindak pidana Pasal 170 KUHPidana mempersyaratkan terpenuhinya unsur tindakan dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang, menggunakan kekuatan bersama yang tidak kecil, terjadi di tempat umum, menimbulkan keonaran dan kekacauan dalam masyarakat, dan seterusnya.
"Nah, dalam kasus Ketum PPWI itu, mens rea-nya jelas untuk pencegahan berkembangnya persepsi publik yang buruk terhadap wartawan maupun juga kepolisian. Makanya pelaku merebahkan papan bunga itu ke arah depan agar tulisan yang melecehkan wartawan itu tertutup dan tidak terbaca lagi oleh masyarakat yang lalu lalang di jalan Lintas Timur depan Mapolres Lampung Timur itu," urai advokat senior keturunan Toraja kelahiran Kalimantan Timur ini panjang lebar.
Jika tujuannya untuk merusak papan bunga, sambungnya, tentu sudah diinjak-injak dan dipatah-patahkan hingga hancur lebur barang tersebut. "Actus reus atau tindakannya benar ada, tapi unsur terpenting kedua harus terpenuhi. Jika niat batinnya untuk merusak, berarti dia memang berniat jahat, dan itu berarti masuk unsur pidananya," imbuh Daniel Minggu.
Dan jangan lupa, ujarnya mengingatkan, bahwa kalimat yang ada di papan bunga itu dapat dipidanakan karena actus reus dan mens rea dari pembuatnya terpenuhi. "Kalimat di papan bunga itu amat sangat bisa dipidanakan sesuai Pasal 310 dan 311 KUHPidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik wartawan Muhammad Indra dan para wartawan secara umum. Belum ada putusan inkracht dari pengadilan, tapi sudah menjustifikasi dengan kata oknum wartawan pemeras segala macam," kata Daniel Minggu menyesalkan pemasangan papan bunga di Mapolres Lampung Timur pada Jumat, 11 Maret 2022 lalu itu.
Sementara itu, dari Majelis Hakim PN Sukadana Lampung Timur, hingga berita ini naik tayang, belum diperoleh informasi apapun terkait tantangan debat terbuka di depan publik dari Advokat Daniel Minggu. Semoga setelah berita ini diterima para Majelis Hakim atau pihak PN Sukadana, mereka dapat memberikan respon kepada media ini untuk disampaikan kepada masyarakat luas. (DM)
