LAMPUNG UTARA - realitasonline.id | Koordinator Presidium HUMANIKA Kotabumi, Ade Andre meminta pihak aparat penegak hukum untuk segera memanggil, memeriksa serta mengusut tuntas dugaan praktik KKN pada OPD Kesbangpol Lampung Utara.
Menurutnya, ia akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengkaji temuan LHP BPK dan banyaknya isu korupsi akhir-akhir ini di Lampung Utara. Ia mengatakan menjelang puncak Hari Kemerdekaan RI, Lampung Utara harus merdeka dari segala bentuk praktik KKN yang merugikan negara, khususnya daerah kabupaten Lampung Utara ini.
"Percepatan pembangunan di segala sektor yang mengakibatkan sulitnya Lampung Utara bangkit dari keterpurukan," katanya.
Seperti diketahui bersama, 2 tahun yang lalu Wakil Gubernur Lampung mengatakan bahwa Lampung Utara merupakan kabupaten termiskin di Lampung pada forum Musrenbang Kabupaten di Aula Tapis Pemda setempat. Ini salah satu dampak dari banyaknya praktik KKN di tubuh birokrasi.
Dalam hal ini Ade Andre yang mengambil contoh ada dugaan adanya organisasi yang tidak terdaftar, tidak memperpanjang SKT dan tidak ada proposal akan tetapi mendapatkan hibah dengan jumlah fantastis.
"Ini jelas menyalahi aturan dan wajib ada sanksi hukumnya. Kebijakan tebang pilih tanpa dasar yang jelas itulah yang menyebabkan terciderainya rasa keadilan diantara semua Organisasi yang ada," tukasnya.
Sebelumnya terkait hasil Audit LHP BPK pada Kesbangpol Lampung Utara, ia mendapati informasi dari surat kabar bahwa pihak inspektorat akan segera menurunkan tim khusus untuk menindaklanjuti temuan tersebut, ia mendukung inspektorat setempat agar menindaklanjutinya. Jika Inspektorat merasa telah melakukan pembinaan, akan tetapi OPD tersebut masih saja melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menimbulkan kerugian negara,
