Medan - Realitasonline.id| Tenaga Ahli DKPP RI Mohammad Saihu dalam diskusi Ngetren Media 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media' yang berlangsung di Lee Polonia Hotel Medan, Rabu (29/11/2023) sore, mengungkapkan hal yang mengejutkan terkait dengan laporan ke DKPP.
Saihu mengungkapkan terkait Penyelenggara Pemilu di lima provinsi di Indonesia ini paling banyak dilaporkan ke DKPP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mencatat hingga November 2023, Sumut menduduki peringkat pertama penyelenggara pemilu yang banyak dilaporkan, dengan jumlah 82 teradu.
Posisi kedua, Aceh sebanyak 67 teradu. Ketiga, Jawa Barat sebanyak 38 teradu. Keempat, Bengkulu sebanyak 27 teradu dan kelima, Jawa Timur sebanyak 20 teradu. Seluruh teradu tersebut, selama tahapan Pemilu 2024 pada tahun 2023 ini.
Baca Juga: Bonapasogit Laksanakan UKW, PWI Garda Terdepan Melawan Berita Hoax
Saihu mengungkapkan bahwa pelanggaran tahapan dari lima provinsi itu, pembentukan badan penyelenggara atau adhoc sebanyak 262 teradu atau 65 persen. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebanyak 38 teradu atau 12 persen.
Kemudian, pembentukan Panwas Adhoc sebanyak 36 teradu atau 10 persen. Pencalonan legislatif, Capres-Cawapres sebanyak 19 teradu atau 6 persen.
Tidak tutup kemungkinan angka pengaduan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu akan meningkatkan hingga akhir tahun 2023 ini.
"Khusus untuk Sumut, dengan jumlah teradu 82 orang, dengan amar putusan 55 rehabilitasi, 26 tidak terbukti dan 1 PDJ," kata Saihu dalam materi paparannya, dengan tema 'Peran, Tugas, dan Kewenangan DKPP Jelang Pemilu dan Pilkada 2024'.
Baca Juga: Forum Pendiri Kader Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud, Demokrat : Jangan Ngaku-ngaku Pendiri Demokrat !
Disinggung apa upaya DKPP untuk menurunkan angka pengaduan terhadap penyelenggara pemilu tersebut. Saihu mengatakan bahwa peran jurnalis dan media memberikan kontribusi besar dalam memberikan pemahaman atas etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu tersebut.
"Sebenarnya hasil sidang DKPP yang sudah tersebar oleh media, itukan bisa jadi warning bagi penyelenggara. Kita ada program sosialisasi, ada program seperti ini," ucap Saihu.
Kemudian, Saihu mengatakan memberikan peran besar dan tingkat kepercayaan publik DKPP terus meningkat, dengan proses dilakukan DKPP terhadap penyelenggara pemilu, yang menggelar aturan dan kode etik.
"Tapi secara implisit, kegiatan yang dilakukan DKPP, terutama soal persidangan itu, kan dibaca juga oleh masyarakat, oh ternyata yang terjadi di DKPP seperti ini," jelas Saihu.
Baca Juga: Turnamen Futsal Milad Al-washliyah ke 93 Perebutkan Trophy Plt Bupati Langkat
