Medan – Realitasonline.id | Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, pengelolaan Sei Mangkei dan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.
Politisi PDI Perjuangan itu, menilai ketiga hal tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK semester II tahun 2023, Jumat (29/12/2023) lalu.
"Saya menilai ketiga hal ini harus segera ditindaklanjuti. Laporan hasil pemeriksaan ini akan menjadi catatan DPRD Sumut dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan," jelasnya, Sabtu (30/12/2023).
Baskami mengatakan, tindak lanjut terhadap LHP BPK RI tersebut paling lambat 60 hari sejak penyerahan laporan. "LHP ini merupakan salah satu cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Sumut, sehingga dapat melihat efektivitas penggunaan anggaran," jelasnya.
Baca Juga: Punya Sifat Bohong !! Inilah Caranya Agar Berhenti Berbohong.
Baskami mengatakan, BPK mencatat dalam infrastruktur, terdapat kekurangan mutu maupun volume paket pekerjaan. "Juga terkait kualifikasi SDM tenaga teknis dan pertanggungjawaban secara administrasi," jelasnya.
Dikatakannya, BPK juga menekankan pengendalian dan pemantauan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Seperti kelembagaan, tata kerja dan penyelenggaraan KEK. "Juga terkait sarana dan prasarana penunjang Sei Mangkei, pelibatan UMKM dan warga lokal," tambahnya.
Terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menurut Baskami Pemprov diminta sistem pengelolaan pendataan PKB dan BBNKB secara berkelanjutan.
"Pendataan objek dan wajib pajak harus lebih ditingkatkan dan memastikan para wajib pajak membayar PKB dan BBNKB tepat waktu," jelasnya.
Baca Juga: IHSG Diramalkan Bakal Bisa Tembus 7.900, Inilah 10 Rekomendasi Saham Pilihan untuk Tahun 2024
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan akan segera menindaklanjuti LHP tersebut secepatnya.
“Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, hasil pemeriksaan yang disampaikan hari ini, sangat penting dan pada waktu yang tepat, mengingat tahun 2024 sudah di depan mata, sehingga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan kami dalam menyusun berbagai program,” kata Hassanudin.
Hasanuddin menyampaikan, Pemprov Sumut telah berupaya sebaik mungkin, dalam menjalankan program pembangunan beberapa fokus pemeriksaan tersebut. Diantaranya peningkatan jalan dari tahun ke tahun.
