Realitasonline.id - Medan | Farid Firman dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, menggantikan Kwin Hatmaka menjabat Kepala Perwakilan BPKP Riau.
Hadir pada pengukuhan yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu tersebut, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono dan OPD Pemprov Sumut lainnya.
Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengatakan, pengawasan BPKP mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Baca Juga: KPU Deli Distribusikan Surat Suara ke Kecamatan Awal Februari 2024
Sally pun memaparkan capaian makro Provinsi Sumut yang menurutnya positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2023 berada pada angka 4,94%, indeks pembangunan manusia 75,13, hingga prevalensi stunting yang sudah menyentuh angka 21%.
Sally juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut, khususnya Pemprov, yang menggunakan anggarannya untuk menurunkan inflasi. Secara Year on Year, inflasi Sumut tahun 2023 berada pada angka 2,25%. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,81%.
“Prestasi ini artinya Sumut berhasil mengintervensi harga kebutuhan di Sumut dengan kegiatan yang bersumber dari APBD-nya, sehingga laju harga pokok di pasar terkendali,” kata Sally.
Selain itu, Sally mengharapkan, kerja sama yang telah terjalin baik dapat terus terjaga. Kerja sama yang baik tidak hanya dari pemerintah daerah saja, melainkan juga instansi vertikal, BUMD, BUMN dan lainnya.
“Kerja sama yang baik akan terus kami pertahankan dan tingkatkan dalam rangka memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Kita akan bersama-sama memberikan pelayanan pada masyarakat kita untuk Indonesia maju 2045 tepat seabad Indonesia merdeka,” ujarnya.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin menyebut BPKP sebagai mitra strategis Pemprovsu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga melanjutkan sinergi dan hubungan yang baik.
“Mari terus bersama wujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pelayanan yang murah, cepat, ramah, tepat, santun dan bersahaja, yang ditujukan untuk masyarakat,” ajak Hassanudin.
Dikatakan Hassanudin, BPKP juga berperan membangun, mengembangkan dan membina aparat internal pemerintah daerah se-Sumut. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan terus menjadikan BPKP sebagai rujukan dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.
