Realitasoline.id| MEDAN - Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengikuti rapat kordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahas soal Pilkada Serentak 2024.
Rakor yang diikuti Pj Gubernur Sumut Hassanudin terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan Mendagri dilakukan secara virtual dari ruangan Sumut Smart Province, Rabu (27/3).
Rakor tersebut dikabarkan juga diikuti lima Pj Bupati dan Pj Walikota se-Sumut.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin menegaskan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, Pemprov Sumut memberikan berbagai dukungan dan fasilitas.
Di antaranya, kata Pj Gubernur Sumut, melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula, Rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan dan pengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
Anggaran Hibah KPU dan Bawaslu
Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024 di Sumut, Pemprov Sumut mengangarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895 dan telah direalisasikan Rp247.083.880.373 untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458.870,073.532.
Sedang dana hiba untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikan Rp78.331.274.000 untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 akan direalisasikan Rp145.472.366.000.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan anggaran hibah KPU dan Bawaslu tersebut segera cair.
Pada Rakor Pilkada Serentak 2024 tersebut turut dihadiri Pj Bupati Batubara Nizhamul, Pj Bupati Padanglawas (Palas) Edy Junaedi Harahap, Pj Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Pj Walikota Tebingtinggi Syarmadani, Pj Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Pj Kepala Daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah yang definitif, supaya pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak 2024.
Untuk itu, Mendagri berpesan kepada Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota agar dapat menjalankan dengan baik tugas dan wewenang serta menjaga kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, kata Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri Jakarta.
