Tuntut Jokowi Lengser, Massa ARB Demo di DPRD Sumut Juga Desak Pemerintah Turunkan Harga

photo author
- Senin, 1 April 2024 | 17:19 WIB
Massa ARB melakukan aksi demo menyampaikan berbagai tuntutan di depan pintu gerbang gedung DPRD Sumut dikawal ketat anggota kepolisian (Realitasonline.id/mis)
Massa ARB melakukan aksi demo menyampaikan berbagai tuntutan di depan pintu gerbang gedung DPRD Sumut dikawal ketat anggota kepolisian (Realitasonline.id/mis)

Realitasonline.id - Medan | Puluhan elemen masyarakat dari Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Senin (1/4/2024) menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya melengserkan Jokowi dari jabatan Presiden RI.

Dalam aksinya, massa sambil membawa berbagai spanduk dan keranda mayat yang dibawa di tengah rintik hujan, mendesak pemerintah segera menurunkan harga sembako yang mengalami kenaikan di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri ini.

Kordinator aksi Kurnia Hasibuan menegaskan, kehadiran kelompok itu murni menyampaikan aspirasi dan tuntutan, yakni mendesak Pemprovsu dan Bulog untuk segera turun tangan mengatasi semakin mahalnya harga sembilan bahan pokok dan pangan.

Kurnia didampingi kordinator aksi lainnya, Ichsan mempertanyakan komitmen Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meroket.

Baca Juga: Terkait Berita Miring dan Aksi demo PPPK, Ini Penjelasan Pj Bupati Langkat

Menurutnya, harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Jokowi. Harga beras sudah naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14.000 per kg menjadi sekitar Rp18.000 per kg.

Tak hanya beras, Mirah menyebut harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, yaitu naik hingga Rp32.000 per kilogram. Padahal biasanya harga telur ayam di bawah Rp25.000 per kg. Bahkan harga cabai sempat menembus angka Rp100.000 per kg.

"Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit, yang tentunya juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Aksi Demo di DPRD Sumut, Seratusan Mahasiswa 'AMRM' Tuntut Makzulkan Jokowi dan Netralitas KPU/POLRI

Ditambah lagi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil, tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya sangat terdampak," ujarnya.

Kurnia juga mengingatkan Presiden Jokowi di ujung masa tugasnya, agar fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga: Demo Polda Sumut, Massa Gerakan Tutup TPL Tuntut Penangguhan Penahanan Ketua Adat Sorbatua Siallagan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Mery Ismail

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB
X