Realitasonline.id - Medan | Seratusan mahasiswa tergabung dalam AMSU (Aliansi mahasiswa Sumatera Utara) bersatu menduduki gedung paripurna DPRD Sumut. dalam aksi demo menolak PPN 12 persen, Senin (30/12/2024).
Aksi itu dilakukan setelah peserta aksi dari berbagai universitas negeri dan swasta tersebut berulangkali minta agar anggota dewan menemui mereka. Adapun tuntutan mereka adalah mendesak Presiden Prabowo membatalkan
kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Walau sudah berorasi dan diwarnai dengan aksi pembakaran ban, tak seorang pun wakil rakyat menghampiri, hingga secara sepihak mereka menerobos pintu gerbang besi yang dijaga aparat kepolisian dan personel security DPRD Sumut.
Baca Juga: Polrestabes Medan Kawal Demo Mahasiswa IMM di Kantor Bawaslu Sumut, Ada Kecurangan di Tapteng?
Begitu terbuka, para mahasiswa berlarian secara berkelompok menuju gedung paripurna, yang tak jauh dari lokasi aksi unjukrasa. Para petugas kepolisian tampak tak kuasa menahan aksi tersebut.
Setelah bergerombol masuk, para pengunjuk rasa menduduki gedung dewan, sebagian ada yang mengibarkan bendera dan berorasi. Sontak, ruangan dipenuhi puluhan personel kepolisian untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan.
Kapolrestabes Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli didampingi dua anggota dewan Timbul Sinaga dan Megawati Zebua datang menemui dan akan menyahuti aspirasi mereka.
Baca Juga: Polisi Kerahkan 609 Personil Awasi Aksi Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM
Namun imbauan agar mereka meninggalkan ruang paripurna tak digubris, karena mereka ingin bertemu lagi dengan seluruh pimpinan dewan dan Fraksi. Hanya Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi yang datang kemudian.
Para petugas kepolisian kembali mengimbau dan memberi batas waktu hingga pukul 18.00 WIB, agar peserta aksi meninggalkan ruang paripurna. Sekitar pukul 17.22 WIB, setelah melalui pendekatan, para peserta aksi satu persatu akhirnya meninggalkan gedung dewan dengan tertib.
Menurut mahasiswa kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat meningkatnya biaya hidup serta memperberat beban rakyat kecil yang tengah berjuang menghadapi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa di Tasikmalaya Viral di Instagram
Beberapa poin tuntutan mahasiswa antara lain mendesak presiden segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat.
Kemudian mementingkan menekankan pentingnya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu guna membatalkan implementasi PPN 12% sampai dilakukan kajian menyeluruh yang berpihak pada kepentingan rakyat.
