Baca Juga: MBG Ambil Korban di Toba, Pemprov Sumut Turunkan Tim Gerak Cepat, SPPG Dihentikan Sementara
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kategori Desil 1 pengeluarkan per kapita/bulan lebih kecil dari Rp500 ribu, dikategorikan sangat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di daerah terpencil, rumah tak layak dan rentan gizi buruk.
Desil 2 pengeluaran per kapita/ bulan kurang lebih Rp600-Rp700 ribu kategori miskin, masih kesulitan memenuhi makanan bergizi, pekerjaan informal kasar, dan akses pendidikan/kesehatan rendah.
“Untuk kategori Desil 1 dan Desil 2 ini, kalau ditemukan di lingkungan sekitar ada anaknya yang tidak sekolah atau putus sekolah dapat dilaporkan kepada UPT Dinsos terdekat agar dapat diverifikasi datanya sehingga dapat mengikuti Sekolah Rakyat,” kata Asren.
Realisasi Sekolah Rakyat di Sumut tahun ini sudah terbangun sebanyak 6 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 25, dan jumlah siswa sebanyak 625.
Adapun lokasinya di Medan ada dua, yakni Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
Di Kabupaten Deliserdang di Sentra Insyaf Kemensos RI, di Kota Tebingtinggi, Kampus V UIN- Sumut, Kota Padangsidimpuan, Kompleks SMKN Pertanian Padangsidimpuan dan di Kabupaten Tapanuli Selatan di Eks BLK Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Untuk tahun 2026 kita juga sudah merencanakan untuk membangun 5 Sekolah Rakyat yang berlokasi di Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan,” jelas Asren.
Dijelaskannya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data jumlah penduduk miskin ekstrem per September 2024 sebanyak 3,17 juta atau 1,13%.
Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrem berusia produktif yakni 30-49 tahun.
“Angka putus sekolah di Indonesia tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78,468 anak. 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA,SMK, MA. Namun, 33,21% di antaranya putus sekolah. Sekolah Rakyat ini menjadi program pemerintah pusat yang kita dukung sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumut, ” kata Asren.
Turut hadir Sekretaris Dinsos Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Senter Ginting, Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Parlin Hutagaol. (AY)
