Realitasonline.id - MEDAN | Dinas Perhubungan Pemko Medan bentuk tim Cakrawala dan Buser Parkir. Keberadaan Tim Buser Parkir ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Medan.
Anggota DPRD Medan, Antonius Tumanggor mengatakan hal tersebut. Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak setengah hati, harus diiringi pembenahan serius sarana dan prasarana (sarpras) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Baca Juga: Ketidakhadiran Zulfadli di Forum GAM - KPA Jadi Teka-teki Politik
Politisi Partai NasDem Kota Medan ini menyampaikan, kehadiran tim Cakrawala dan Buser Parkir diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan klasik di Kota Medan, mulai dari kemacetan hingga maraknya parkir liar.
Menurutnya, dengan dukungan kendaraan operasional yang memadai, tim ini bisa bergerak cepat mengurai kemacetan, menertibkan titik rawan parkir liar, hingga mensterilkan traffic light pada jalur yang dilintasi kepala daerah.
“Tim ini harus benar-benar hadir sebagai solusi. Tidak hanya mengurai kemacetan, tapi juga menjawab keresahan masyarakat terkait parkir liar dan dugaan pungli oleh oknum jukir tidak resmi,” tegas Antonius, Minggu (29/3/2026).
Ia menambahkan tim Buser Parkir dituntut responsif terhadap laporan masyarakat. Setiap pengaduan harus segera ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
Baca Juga: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Tuai Kritik, Fungsi Pengawasan Dinilai Tumpul
Namun demikian, Antonius menekankan bahwa efektivitas tim tidak akan maksimal tanpa dukungan sarpras yang memadai. Ia meminta Dishub Kota Medan memastikan seluruh perangkat operasional, termasuk kendaraan, dalam kondisi optimal.
“Kalau ingin hasil maksimal, fasilitas harus diperkuat. Jangan sampai tim sudah dibentuk, tapi di lapangan justru terkendala peralatan,” ujarnya.
Lebih jauh, Antonius juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi antara juru parkir (jukir) dan masyarakat. Ia menilai, selama ini jukir sering menjadi pihak yang disalahkan ketika target PAD parkir tidak tercapai.
Padahal, menurutnya, persoalan tersebut tidak lepas dari pola pikir masyarakat yang masih enggan membayar parkir, bahkan di lokasi resmi, sehingga kerap memicu konflik di lapangan.
“Ini harus dicarikan solusi. Jukir resmi harus dilindungi dengan payung hukum yang jelas agar tidak terus dianggap melakukan pungli,” tegasnya.
