MEDAN – realitasonline.id | Kemelut permasalahan penertiban Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit oleh Pemprovsu, yang memicu aksi protes warga yang mendiami sebagian kawasan tersebut terus berlanjut.
Kepada awak media, Baskami mengatakan pemprov sama sekali tidak boleh menyampingkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karenanya, pihaknya meminta Pemprov menyelesaikan sengketa tersebut, dengan musyawarah.
"Negara harus hadir di sana. Bagaimanapun, masyarakat setempat juga memiliki hak, ekonomi, sosial dan budaya yang tak boleh diabaikan," katanya, Kamis (19/1/2023).
Baskami, menjelaskan, penggusuran yang dilakikan sepihak oleh Pemprovsu nantinya akan membuat masalah baru ke depan.
Menurutnya, para warga di sana, sebagian besar warga mengandalkan mata pencaharian dengan kawasan Bumper tersebut.
"Sudah puluhan tahun mereka di sana, saya kira harus benar-benar kita urai masalahnya. Kita temukan benang merah, lakukan musyawarah untuk mufakat," tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu, juga meminta warga setempat untuk koperatif, bilamana Pemprov membuka ruang dialog terkait persoalan tersebut.
