Medan – Realitasonline.id| Penyelenggaraan HPN (Hari Pers Nasional) di Sumut tahun 2023 menyimpan kejanggalan. Dikabarkan HPN Sumut yang mengkuras APBD hingga Rp 10 miliar itu jadi temuan BPK.
Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus saat dikonfirmasi buang badan. Hal ini bermula ada keributan dikalangan wartawan soal honor panitia HPN 2023 tidak dibayarkan.
Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus berdalih honor panitia HPN 2023 tidak dibayar karena dianggap temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Baca Juga: Tentang Rudolf Matzuoka Pardede Gubernur Sumut Ke 14 yang Fenomenal Dan Sumber Kekayaannya
Jawaban tersebut sesuai tertera dalam surat no 900/12340/DKI/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023. Surat yang ditandatangani Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus itu diterima yang diterima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut pada Kamis (22/6/2023) lalu.
Dalam suratnya Kominfo Sumut beralasan honor panitia HPN 2023 yang digelar di Medan pada 5 hingga 9 Februari lalu tidak dapat dibayar karena berpotensi melanggar Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lampiran 1 Halaman 10 poin 1.5.2).
Disebutkan, alokasi anggaran honor panitia HPN 2023 tidak sesuai Perpres No 33 Tahun 2020 di mana standar harga satuan regional ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD.
Baca Juga: Selamat Jalan Rudolf Pardede, Gubsu Edy Rahmayadi Hantar ke Peristirahatan Terakhir
Berdasarkan itu, pembayaran honor tidak dapat dilakukan.
Tidak cairnya honor panitia HPN 2023 benar-benar aneh. Sebab, segala bentuk kegiatan yang kepanitiaannya sudah di-SK-kan terlebih dalam hal ini SK Gubsu.
Semestinya tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pembayaran. Karena APBD Rp 10 miliar dikeluarkan untuk kebutuhan kegiatan yang diajukan panitia. Mengapa anggaran cair, tapi honor panitia tidak? tanya Sekretaris Panitia Daerah SR Hamonangan Panggabean dan Wakil Bidang Publikasi Komunikasi Austin Tumengkol yang juga pengurus PWI Sumut.
“Yang lebih menyedihkan, jika pengajuan anggaran tidak sesuai Perpres No 33 Tahun 2020 berarti Kominfo Sumut pimpinan Ilyas Sitorus terkesan tidak mengetahui keberadaan Perpres tersebut sekalipun itu sudah disahkan sejak tiga tahun lalu,” lanjut Monang dan Austin.
Baca Juga: DPRD Medan: Refleksi HUT Ke 433 Paris Van Sumatera PR Buat Kapolda Baru
Monang menambahkan kesalahan seperti ini bukan pertama kali dialami PWI Sumut. Saat menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 di Malang, biaya Pelatda atlet PWI Sumut juga tidak terbayarkan karena Kominfo salah memasukkan nomor rekening pembayaran dana APBD.
