Medan - Realitasonline.id| Fraksi PKS DPRD Medan menyoroti LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBD TA 2022.
Hal-hal yang menjadi sorotan itu adalah realisasi pendapatan, Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), realisasi retribusi parkir tepi jalan, realisasi dana BOS dan realisasi penciptaan lapangan kerja, kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan menyampaikan Sabtu (29/7/2023), realisasi pendapatan Kota Medan pada 2022 sebesar Rp 5,449 triliun atau 83,55 persen patut diapresiasi.
Baca Juga: Lagi Kecelakaan Kereta Api, 2 Perempuan Tewas Mengenaskan di Perlintasan KA Sergai
Rudiawan Sitorus berharap Pemerintah Kota Medan bisa terus meningkatkan pendapatannya sehingga kegiatan dan program Pemerintahan Kota Medan bisa berjalan dengan baik.
Disampaikan Rudiawan Sitorus, Fraksi PKS melihat tingginya angka Silpa pada realisasi APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 548,544 Miliar. "Kami juga mengamati tahun 2021 Silpa APBD sebesar Rp 1,146 triliun.
"Kami harap melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan bisa lebih baik dan proporsional dalam melakukan perencanaan terhadap seluruh program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan mengedepankan program kegiatan yang menjadi skala prioritas sesuai RPJMD Kota Medan 2021-2026," sebutnya.
Baca Juga: Disangka Begal, Anak Muda Ini Diamuk Warga Sekampung di Tanjung Morawa
"Kami juga minta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan, " katanya.
Kemudian, Rudiawan menyampaikan terkait rendahnya realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum yang hanya sekitar Rp 20,347 miliar dari target Rp 36,067 miliar, pencapaiannya biasa-biasa saja dan tidak signifikan.
"Padahal Pemko Medan telah menerapkan sistem e-parking dan kami melihat hampir di setiap sudut kota terdapat tempat parkir," sebutnya.
Baca Juga: Peringati 10 Muharram 1445 H, Bupati Labuhanbatu Santuni Anak Yatim
"Kami harap Dinas Perhubungan dapat mengevaluasi dan mengawasi pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum agar lebih optimal. Sehingga dari sektor ini dapat menyumbangkan PAD yang signifikan, " jelasnya.
Fraksi PKS juga mencermati rendahnya realisasi dana hibah BOS untuk PAUD, SD dan SMP pada 2022 perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan. Mengingat hal ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru honor.
