Sementara itu, untuk program jaminan sosial terdapat 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR. Sedangkan, untuk menjangkau masyarakat di area perdesaan juga telah terdapat 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.
Meski tingkat inklusi keuangan telah menunjukkan pencapaian target secara nasional, namun Pemerintah perlu mengambil langkah untuk memangkas berbagai tantangan ke depannya seperti pengurangan kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi, optimalisasi kepemilikan rekening pada berbagai kelompok masyarakat, peningkatan literasi digital, peningkatan perlindungan konsumen, penyediaan data keuangan inklusif yang terdisgregasi untuk kelompok-kelompok intervensi, hingga penguatan kelembagaan DNKI dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pemerintah akan terus melakukan penajaman pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif untuk tahun 2024, dengan target tingkat keuangan inklusif mencapai 90% dan target kepemilikan akun sebesar 80%.
Selain itu, Pemerintah juga telah mencanangkan target keuangan inklusif dan literasi keuangan untuk jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan rincian target penggunaan akun yang diharapkan meningkat sebesar 1% tiap tahun mulai dari 91% di tahun 2025 hingga 95% pada tahun 2029, dan target kepemilikan akun yang diharapkan meningkat sebanyak 2% per tahun mulai dari 82% di tahun 2025 hingga 90% pada tahun 2029.
Baca Juga: Opini Menghakimi Catatan Hendry Ch Bangun
“Pemerintah dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun ini sesuai target.
Di samping penentuan sejumlah target tersebut, Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang menjadi momentum penguatan kelembagaan DNKI, optimalisasi koordinasi antara pusat dan daerah, serta penambahan fokus terhadap literasi keuangan.
Pergeseran ekonomi industri menjadi ekonomi berbasiskan modal manusia berimplikasi pada kemampuan mengelola informasi guna membuat keputusan. Dalam hal inilah, informasi memainkan peranan penting untuk membuat pertimbangan yang cerdas guna memuaskan kebutuhannya.