-Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan: Dari Rp63 miliar lebih menjadi Rp46,12 miliar.
-Badan Keuangan dan Aset Daerah: Dari Rp221,4 miliar lebih menjadi Rp57,1 miliar, dengan target pendapatan menurun 6,63%.
-Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang: Mengalami peningkatan dari Rp786,7 miliar lebih menjadi Rp925,3 miliar.
-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Naik Rp2,3 miliar untuk pengadaan blangko e-KTP.
-Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM: Turun Rp10,2 miliar, dengan rekomendasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
-Satpol PP: Turun Rp11,09 miliar.
-Inspektorat: Turun Rp9,4 miliar dengan instruksi penegakan disiplin pegawai.
-Dinas Sosial: Naik Rp250 juta untuk inovasi PKH lokal.
-Dinas Ketenagakerjaan: Turun Rp6,2 miliar, diarahkan untuk program CSR di sekitar wilayah perusahaan.
-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PMD dan KB: Perhatian khusus pada kasus tawuran anak di Medan Utara.
-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Naik Rp70 juta untuk program literasi.
-Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan: Turun Rp6 miliar, dengan fokus pada stabilisasi harga beras.
-Badan Penanggulangan Bencana: Turun Rp6,6 miliar dengan program mitigasi banjir.
-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Penambahan beasiswa dari 400 menjadi 1.000 mahasiswa dan transportasi gratis pelajar.
-Dinas Kesehatan: Anggaran Rp1,2 triliun lebih tetap menjadi prioritas untuk program UHC.