Jakarta - Realitasonline.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri kabinet Indonesia maju dan kepala daerah untuk tidak mempersulit para investor.
Jokowi juga meminta agar para menteri dan kepala daerah untuk terus memperbaiki iklim investasi nasional maupun daerah.
Jokowi mengatakan bahwa kementerian dan kepala daerah merupakan ujung tombak dari pelayanan investasi di Indonesia.
Baca Juga: UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023: Presiden Joko Widodo Apresiasi Keberpihakan BRI Majukan UMKM
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka sekaligus meresmikan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023.
“Semuanya yang hadir di sini, baik di kementerian investasi dan BKPM, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas kepala administrator KEK, semuanya adalah ujung tombak dari pelayanan investasi yang ada di negara kita,” ucap Jokowi.
Jokowi meminta peningkatan realisasi investasi dulu agarberorientasi pada pemasaran, marketing.
Baca Juga: BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair, Banyak Promo Meriah!
Namun, jokowi mengatakan sering kali kejadian begitu investor datang, pemebasan lahan gagal, balik dan tidak jadi investasi.
“Investor datang lagi ruwet (sulit) perizinannya, balik kembali lagi enggak jadi investasi. Sehingga konsentrasi kita sekarang ini enggak di marketing, tapi di penyelesaian di dalam negeri kita sendiri,” jelasnya.
Jokowi mengambil contoh pembebasan lahan di Banten yaitu Lote yang bertahun-tahun tidak selesai.
Untuk itu, Jokowi memerintah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia agar dapat menyelesaikannya dalam kurung waktu maksimal 3 bulan sudah rampung.
“Hal seperti ini yang dibutuhkan, kerja fokus, detail dan selesai. Percuma kita marketing muter ke seluruh negara berbondong-bondong datang, kemudian urusan tanah aja tidak bisa diselesaikan. Berbondong masuk perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai, untuk apa kita memarketingi urusan investasi,” ujarnya.
Jokowi menekankan yang terpenting adalah pelayanan kepada investor itu harus terus diselesaikan.
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut IKN Ciptakan Ketimpangan, Presiden Jokowi : Tidak Ingin Jawa Sentris
