Jakarta - Realitasonline.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan yang mengatakan dirinya tak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bahkan Anies Baswedan juga menyebut IKN dapat menimbulkan ketimpangan.
Menanggapi hal itu, Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak akan menyebabkan ketimpangan baru.
Baca Juga: Kampanye Pilpres 2024, Cak Imin Sampaikan Tolak Politik Identitas Saat Blusukan Ke Kawasan Pecinan
Ya, itu pendapat, kan boleh, menyampaikan opini kan silakan, tapi IKN itu sudah ada undang-undangnya," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik soal IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS, Solo, pada Rabu (22/11/2023).
Saat itu, salah satu panelis menanyakan apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Gelar Rakornas Bersama TKD Dari Seluruh Indonesia
Anies lalu menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru.
Dirinya menilai, mendirikan kota baru justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
Baca Juga: Hasil Kurang Baik Dalam 2 Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026, BTN Bongkar Masalah Timnas Indonesia
Menanggapi hal itu, Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak akan menyebabkan ketimpangan baru.
"Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga, kita tidak ingin Indonesia sentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain," ucap dia.
